JAKARTA, Cobisnis.com - Desakan agar ijazah seluruh anggota DPR RI dibuka kepada publik muncul melalui sebuah petisi di platform Change.org. Petisi tersebut meminta dokumen pendidikan para wakil rakyat dipublikasikan sekaligus diverifikasi keabsahannya.
Petisi itu dibuat oleh warganet bernama Farida Octavia pada Kamis (12/11/2026). Farida menyampaikan tuntutannya kepada pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.Dalam petisi tersebut, Farida menilai rekam jejak akademis anggota DPR perlu diketahui masyarakat. Menurutnya, keterbukaan dokumen pendidikan merupakan bagian dari pertanggungjawaban wakil rakyat kepada publik.
Petisi itu juga menyoroti pentingnya memastikan setiap anggota DPR memiliki kualifikasi pendidikan yang sah. Verifikasi dinilai diperlukan untuk memastikan dokumen diperoleh melalui prosedur akademik yang benar.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons tuntutan tersebut. Ia menyebut informasi mengenai riwayat pendidikan calon anggota legislatif sebenarnya sudah tersedia melalui KPU.
Dasco menjelaskan masyarakat dapat mengakses data para calon legislatif ketika mengikuti proses pencalonan. Data tersebut, menurutnya, dapat menjadi rujukan untuk melihat latar belakang pendidikan anggota DPR sebelum terpilih.
Sementara itu, Komisioner KPU Idham Holik menyatakan seluruh calon anggota legislatif yang didaftarkan partai politik dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap telah memenuhi syarat minimal pendidikan. Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Aturan tersebut mensyaratkan calon anggota DPR memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Persyaratan itu juga mencakup lulusan Madrasah Aliyah, SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. <Cite refs={["turn923791search24"]}/>
Data KPU per Desember 2025 menunjukkan, lulusan SMA menjadi kelompok pendidikan terakhir terbanyak di DPR RI. Tercatat 191 anggota memiliki pendidikan terakhir SMA, disusul 168 anggota lulusan S2 dan 146 anggota lulusan S1.
Selain itu, terdapat 74 anggota DPR dengan pendidikan terakhir S3 dan satu orang lulusan D3. Data tersebut mencakup 580 anggota DPR RI, termasuk anggota pengganti antarwaktu atau PAW.
Idham menyebut data pendidikan tersebut diperoleh dari pemeriksaan dokumen ijazah yang diserahkan para calon anggota legislatif selama proses pencalonan. Namun, tuntutan dalam petisi tetap berfokus pada keterbukaan dokumen dan verifikasi yang dapat diketahui masyarakat.