Polri Data Perusahaan Tambang, Praktik Ilegal Dipastikan Ditindak

Oleh M.Dhayfan Al-ghiffari pada 18 Nov 2026, 12:19 WIB

JAKARTA, Cobisnis.com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan Polri akan menertibkan praktik pertambangan ilegal di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto agar minimal 70% hasil pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara.

Suyudi mengatakan Polri akan melakukan pendataan perusahaan tambang melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim). Pihaknya juga membuka kemungkinan melibatkan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) untuk memetakan perusahaan yang menjadi prioritas pengawasan.

"Itu tentunya nanti kita akan datakan, dari Bareskrim, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga. Nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target," ujar Suyudi.

Ia menegaskan praktik pertambangan ilegal yang tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi merugikan negara akan ditertibkan. Polri juga menyatakan siap berada di garis depan dalam penegakan hukum terhadap aktivitas tersebut.

Namun, Suyudi membedakan penanganan perusahaan yang melanggar aturan dengan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara legal. Menurut dia, perusahaan yang mematuhi ketentuan hukum tetap harus mendapat pengawalan.

"Iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung. Tapi kalau yang mengganggu, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum, yang merugikan negara ini, kita harus sama-sama tertibkan ini. Dan Polri tentunya ada di depan dalam hal ini," katanya.

Arahan mengenai 70% hasil tambang disampaikan Prabowo saat menghadiri Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pada 14 November 2026. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo meminta jajaran pemerintah, terutama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memastikan negara memperoleh manfaat minimal 70% dari seluruh IUP.

"Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara," kata Prabowo.

Arahan tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah meningkatkan manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam. Presiden juga menekankan pentingnya pengawasan kegiatan ekspor agar laporan volume komoditas sesuai dengan jumlah sebenarnya.

Pendataan oleh Polri nantinya menjadi bagian dari pemetaan perusahaan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Meski demikian, pendataan tidak serta-merta berarti seluruh perusahaan tambang melakukan pelanggaran, karena Suyudi juga menegaskan usaha yang legal akan tetap dikawal.