JAKARTA, Cobisnis.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menggeledah rumah Irjen Pol Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026). Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyelidikan dugaan tindak pidana makar yang berkembang dari kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro membenarkan penggeledahan tersebut. Ia menyebut rumah Eko Hadi digunakan sebagai posko."Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH," kata Susatyo, Rabu (18/11/2026).
Namun, Susatyo belum menjelaskan secara terperinci hasil penggeledahan maupun barang yang ditemukan penyidik. Ia menyatakan perkembangan perkara dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara akan disampaikan dalam konferensi pers.
Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan perkara yang menyeret empat perwira tinggi Polri dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Slamet Uliandi, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Dalam perkara penyadapan, para perwira tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menduga aktivitas penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.
Para tersangka dikenakan sejumlah pasal sesuai dugaan peran masing-masing. Di antaranya Pasal 258 KUHP terkait penyadapan, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, serta Pasal 332 KUHP mengenai dugaan akses ilegal.
Selain perkara penyadapan, Polri juga menerbitkan laporan polisi terkait dugaan makar. Penanganan perkara tersebut dilakukan secara terpisah untuk mendalami dugaan pemufakatan jahat dan keterlibatan pihak-pihak terkait.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa saksi dalam perkara dugaan makar. Hingga Selasa (17/11/2026), belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara tersebut. <Cite refs={["turn951747search1","turn951747search8"]}/>
Di sisi lain, Eko Hadi telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri pada Selasa (17/11/2026). Putusan tersebut berkaitan dengan perkara etik dugaan penyadapan, dan Eko disebut mengajukan banding.
Penggeledahan rumah Eko Hadi di Cipete menjadi bagian dari rangkaian pengusutan dugaan makar. Penyidik masih perlu membuktikan unsur pidana dalam perkara tersebut melalui pemeriksaan saksi dan alat bukti.