JAKARTA, Cobisnis.com – Dalam semangat memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
serta Koperasi (UMKM-K) sebagai salah satu tulang punggung ekonomi nasional,
Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO) untuk pertama kalinya menyelenggarakan Indonesia Guarantee Summit 2025, dengan tema "Peran Perusahaan Penjaminan dalam Pemberdayaan UMKM untuk Mewujudkan Asta Cita".
Acara ini berlangsung di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan industri penjaminan nasional dari perusahaan penjaminan di tingkat nasional dan daerah, Kementerian/Lembaga terkait, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pelaku industri keuangan, serta perwakilan UMKM dari berbagai daerah.
Dalam sambutan pembukaan, Ketua ASIPPINDO, Ivan Soeparno, menegaskan bahwa industri penjaminan kini tidak lagi menjadi pelengkap, melainkan aktor utama dalam ekosistem pembiayaan UMKM. ASIPPINDO yang berdiri tahun 2012 saat ini beranggotakan 23 perusahaan yaitu 3 grup BUMN, 18 perusahaan daerah (Jamkrida) serta 2 swasta.
Perusahaan-perusahaan ini memainkan peran cukup penting dalam menjamin pembiayaan modal kerja, investasi produktif, hingga proyek strategis nasional yang melibatkan UMKM. Ivan menyoroti peran strategis lembaga penjaminan dalam mendukung misi besar pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita, terutama tiga poin yang sejalan dengan peran penjaminan yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi berkeadilan, pembangunan Indonesia yang adil dan makmur, serta penjagaan keutuhan negara dan integritas bangsa.
“Perusahaan penjaminan memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara pelaku UMKM dan lembaga keuangan. Melalui skema penjaminan, kami membantu menurunkan risiko lembaga keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap UMKM sebagai pelaku usaha yang layak dan potensial,” ujar Ivan.
Secara internal anggota Asippindo telah saling menguatkan dengan membuat kerja sama penjaminan bersama atau co-guarantee diantara anggotanya.
Indonesia Guarantee Summit 2025 ini juga menghadirkan Keynote Speech dari Maman Abdurrahman, Menteri UMKM Republik Indonesia dan Ogi Prastomiyono,Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas
Jasa Keuangan (OJK). Keduanya menekankan pentingnya kebijakan yang
mendukung akses pembiayaan bagi UMKM, peran strategis lembaga penjaminan,dan sinergi lintas sektor antara regulator, pemerintah, dan industri untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.
Maman Abdurrahman dalam sambutannya menyoroti pentingnya kehadiran pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam membangun ekosistem UMKM yang tangguh, salah satunya adalah dengan memperkuat peran
industri penjaminan sebagai garda depan dalam memperlancar penyaluran kredit
kepada pelaku usaha kecil. “Aspek keberlanjutan dan semangat kolaboratif harus menjadi fokus utama dalam membangun ekosistem pembiayaan UMKM yang sehat,”ujarnya.
Ia mengajak semua pihak untuk bergotong royong dalam mengembangkan dan menjaga keberlanjutan UMKM karena tantangan dan kompleksitas sektor
UMKM cukup berat. Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Lembaga Keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan dan Perusahaan
penjaminan dalam ekosistem pembiayaan menjadi salah satu kunci dalam pengembangan UMKM.
“Kita tidak bisa hanya mengejar angka penyaluran kredit saja. Pada
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kita harus memastikan kualitas penyaluran
kredit juga meningkat, agar keberlanjutan ekosistem pembiayaan UMKM bisa terus dijaga,” ujarnya.
Ia menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Indonesia Guarantee Summit 2025 yang dinilai sebagai forum strategis untuk mendengar langsung dinamika di
lapangan dari para pelaku industri penjaminan. Ia menegaskan bahwa Kementerian
UMKM memerlukann masukan dari ASIPPINDO dalam merancang kebijakan dan program yang lebih relevan dan tepat sasaran.
Sementara itu, Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa salah satu latar
belakang terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan adalah menunjang kebijakan pemerintah dalam membantu sektor UMKM menghadapi salah satu kendala utamanya yaitu kendala pembiayaan/pendanaan. Keberadaan industri penjaminan menjadi jembatan bagi sektor UMKM kepada lembaga pembiayaan
dalam memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial, atau dengan kata lain
membantu sektor UMKM yang feasible namun unbankable menjadi bankable.
Secara statistik, Ogi juga menjelaskan bahwa terdapat 23 perusahaan
penjaminan di Indonesia dengan total aset pada Februari 2025 mencapai Rp 46,59 triliun, turun -0,30% secara yoy. Namun secara CAGR pada 2020-2024, pertumbuhan
industri penjaminan tercatat sebesar 16,53%. Dari segi peserta atau terjamin, industri penjaminan sudah mengcover 26,19 juta peserta penjaminan. Outstanding penjaminan per Februari 2025 sudah mencapai Rp 411,24 triliun atau tumbuh 1,44%
yoy dengan gearing ratio sebesar 22,18 kali dari batas threshold 40 kali, sehingga bisa
dikatakan bahwa masih banyak ruang bagi industri penjaminan untuk tumbuh dan berkembang.
Lebih lanjut, saat ini OJK sedang melakukan finalisasi terhadap perubahan
POJK Perizinan Lembaga Penjamin (POJK 1/2017) dan POJK Penyelenggaraan Usaha
Lembaga Penjamin (POJK 2/2017 dan POJK 30/2018). Beberapa hal baru yang akan
diatur antara lain peningkatan permodalan, penghapusan batas maksimum gearing
ratio untuk usaha produktif, serta perluasan wilayah operasional bagi Jamkrida pada daerah yang belum memiliki perusahaan penjaminan.
Ketua Penyelenggara Indonesia Guarantee Summit 2025 yang juga Wakil
Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kerjasama ASIPPINDO, Abdul Bari,
mengungkapkan acara ini juga diramaikan oleh dua sesi diskusi panel yang
menghadirkan pembicara dari berbagai institusi, seperti Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, Kementerian UMKM, Bank BRI, Bank Syariah Indonesia,
GAPENSI, LPDB-KUMKM, Praktisi serta pendamping UMKM profesional.
Diskusi difokuskan pada strategi kolaboratif dalam menghadapi tantangan
pembiayaan dan pengembangan UMKM di era transformasi ekonomi. Menambah
semarak acara, ASIPPINDO juga menggelar pameran produk UMKM dari mitra
binaan perusahaan penjaminan di berbagai daerah. Produk-produk kreatif dan khas
daerah ini menunjukkan besarnya potensi UMKM bila didukung oleh sistem
pembiayaan dan penjaminan yang inklusif.
“Kami berharap seminar ini menjadi titik tolak bagi langkah konkret dalam
memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM. ASIPPINDO siap menjadi mitra
strategis pemerintah dalam membangun Indonesia yang sejahtera, adil, dan inklusif,”tutup Ivan.
Acara ini berlangsung di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan industri penjaminan nasional dari perusahaan penjaminan di tingkat nasional dan daerah, Kementerian/Lembaga terkait, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pelaku industri keuangan, serta perwakilan UMKM dari berbagai daerah.
Dalam sambutan pembukaan, Ketua ASIPPINDO, Ivan Soeparno, menegaskan bahwa industri penjaminan kini tidak lagi menjadi pelengkap, melainkan aktor utama dalam ekosistem pembiayaan UMKM. ASIPPINDO yang berdiri tahun 2012 saat ini beranggotakan 23 perusahaan yaitu 3 grup BUMN, 18 perusahaan daerah (Jamkrida) serta 2 swasta.
Perusahaan-perusahaan ini memainkan peran cukup penting dalam menjamin pembiayaan modal kerja, investasi produktif, hingga proyek strategis nasional yang melibatkan UMKM. Ivan menyoroti peran strategis lembaga penjaminan dalam mendukung misi besar pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita, terutama tiga poin yang sejalan dengan peran penjaminan yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi berkeadilan, pembangunan Indonesia yang adil dan makmur, serta penjagaan keutuhan negara dan integritas bangsa.
“Perusahaan penjaminan memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara pelaku UMKM dan lembaga keuangan. Melalui skema penjaminan, kami membantu menurunkan risiko lembaga keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap UMKM sebagai pelaku usaha yang layak dan potensial,” ujar Ivan.
Secara internal anggota Asippindo telah saling menguatkan dengan membuat kerja sama penjaminan bersama atau co-guarantee diantara anggotanya.
Indonesia Guarantee Summit 2025 ini juga menghadirkan Keynote Speech dari Maman Abdurrahman, Menteri UMKM Republik Indonesia dan Ogi Prastomiyono,Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas
Jasa Keuangan (OJK). Keduanya menekankan pentingnya kebijakan yang
mendukung akses pembiayaan bagi UMKM, peran strategis lembaga penjaminan,dan sinergi lintas sektor antara regulator, pemerintah, dan industri untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.
Maman Abdurrahman dalam sambutannya menyoroti pentingnya kehadiran pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam membangun ekosistem UMKM yang tangguh, salah satunya adalah dengan memperkuat peran
industri penjaminan sebagai garda depan dalam memperlancar penyaluran kredit
kepada pelaku usaha kecil. “Aspek keberlanjutan dan semangat kolaboratif harus menjadi fokus utama dalam membangun ekosistem pembiayaan UMKM yang sehat,”ujarnya.
Ia mengajak semua pihak untuk bergotong royong dalam mengembangkan dan menjaga keberlanjutan UMKM karena tantangan dan kompleksitas sektor
UMKM cukup berat. Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Lembaga Keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan dan Perusahaan
penjaminan dalam ekosistem pembiayaan menjadi salah satu kunci dalam pengembangan UMKM.
“Kita tidak bisa hanya mengejar angka penyaluran kredit saja. Pada
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kita harus memastikan kualitas penyaluran
kredit juga meningkat, agar keberlanjutan ekosistem pembiayaan UMKM bisa terus dijaga,” ujarnya.
Ia menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Indonesia Guarantee Summit 2025 yang dinilai sebagai forum strategis untuk mendengar langsung dinamika di
lapangan dari para pelaku industri penjaminan. Ia menegaskan bahwa Kementerian
UMKM memerlukann masukan dari ASIPPINDO dalam merancang kebijakan dan program yang lebih relevan dan tepat sasaran.
Sementara itu, Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa salah satu latar
belakang terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan adalah menunjang kebijakan pemerintah dalam membantu sektor UMKM menghadapi salah satu kendala utamanya yaitu kendala pembiayaan/pendanaan. Keberadaan industri penjaminan menjadi jembatan bagi sektor UMKM kepada lembaga pembiayaan
dalam memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial, atau dengan kata lain
membantu sektor UMKM yang feasible namun unbankable menjadi bankable.
Secara statistik, Ogi juga menjelaskan bahwa terdapat 23 perusahaan
penjaminan di Indonesia dengan total aset pada Februari 2025 mencapai Rp 46,59 triliun, turun -0,30% secara yoy. Namun secara CAGR pada 2020-2024, pertumbuhan
industri penjaminan tercatat sebesar 16,53%. Dari segi peserta atau terjamin, industri penjaminan sudah mengcover 26,19 juta peserta penjaminan. Outstanding penjaminan per Februari 2025 sudah mencapai Rp 411,24 triliun atau tumbuh 1,44%
yoy dengan gearing ratio sebesar 22,18 kali dari batas threshold 40 kali, sehingga bisa
dikatakan bahwa masih banyak ruang bagi industri penjaminan untuk tumbuh dan berkembang.
Lebih lanjut, saat ini OJK sedang melakukan finalisasi terhadap perubahan
POJK Perizinan Lembaga Penjamin (POJK 1/2017) dan POJK Penyelenggaraan Usaha
Lembaga Penjamin (POJK 2/2017 dan POJK 30/2018). Beberapa hal baru yang akan
diatur antara lain peningkatan permodalan, penghapusan batas maksimum gearing
ratio untuk usaha produktif, serta perluasan wilayah operasional bagi Jamkrida pada daerah yang belum memiliki perusahaan penjaminan.
Ketua Penyelenggara Indonesia Guarantee Summit 2025 yang juga Wakil
Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kerjasama ASIPPINDO, Abdul Bari,
mengungkapkan acara ini juga diramaikan oleh dua sesi diskusi panel yang
menghadirkan pembicara dari berbagai institusi, seperti Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, Kementerian UMKM, Bank BRI, Bank Syariah Indonesia,
GAPENSI, LPDB-KUMKM, Praktisi serta pendamping UMKM profesional.
Diskusi difokuskan pada strategi kolaboratif dalam menghadapi tantangan
pembiayaan dan pengembangan UMKM di era transformasi ekonomi. Menambah
semarak acara, ASIPPINDO juga menggelar pameran produk UMKM dari mitra
binaan perusahaan penjaminan di berbagai daerah. Produk-produk kreatif dan khas
daerah ini menunjukkan besarnya potensi UMKM bila didukung oleh sistem
pembiayaan dan penjaminan yang inklusif.
“Kami berharap seminar ini menjadi titik tolak bagi langkah konkret dalam
memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM. ASIPPINDO siap menjadi mitra
strategis pemerintah dalam membangun Indonesia yang sejahtera, adil, dan inklusif,”tutup Ivan.
