JAKARTA, Cobisnis.com – Harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) tercatat turun Rp4.000 per gram pada perdagangan Senin, 25 Agustus 2025. Perubahan harga ini menunjukkan adanya tekanan korektif di pasar emas domestik setelah pekan lalu sempat menguat.
Berdasarkan informasi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam pada pukul 08.24 WIB, harga dasar emas ukuran 1 gram berada di level Rp1.929.000. Untuk pecahan terkecil 0,5 gram dijual Rp1.014.500, sedangkan emas ukuran terbesar 1.000 gram mencapai Rp1.869.600.000.
Sementara itu, harga jual kembali (buyback) emas Antam juga mengalami penurunan Rp4.000 per gram menjadi Rp1.775.000. Angka buyback ini penting diperhatikan investor karena menjadi acuan nilai likuidasi jika emas dijual kembali.
Antam juga menegaskan bahwa seluruh transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% sesuai PMK No. 34/PMK.10/2017. Pemotongan pajak dilakukan otomatis dari total nilai transaksi.
Selain itu, penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 menetapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan ini berlaku bagi individu, badan usaha, maupun instansi pemerintah dalam transaksi emas.
Berdasarkan informasi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam pada pukul 08.24 WIB, harga dasar emas ukuran 1 gram berada di level Rp1.929.000. Untuk pecahan terkecil 0,5 gram dijual Rp1.014.500, sedangkan emas ukuran terbesar 1.000 gram mencapai Rp1.869.600.000.
Sementara itu, harga jual kembali (buyback) emas Antam juga mengalami penurunan Rp4.000 per gram menjadi Rp1.775.000. Angka buyback ini penting diperhatikan investor karena menjadi acuan nilai likuidasi jika emas dijual kembali.
Antam juga menegaskan bahwa seluruh transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% sesuai PMK No. 34/PMK.10/2017. Pemotongan pajak dilakukan otomatis dari total nilai transaksi.
Selain itu, penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 menetapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan ini berlaku bagi individu, badan usaha, maupun instansi pemerintah dalam transaksi emas.
