Mahfud MD Tetap Kritis Meski Di Luar Pemerintahan

Oleh Hidayat Taufik pada 20 Aug 2026, 13:13 WIB

JAKARTA, Cobisnis.com - Mahfud MD menepis anggapan bahwa sikap kritisnya kepada pemerintah baru muncul setelah dirinya tidak lagi berada dalam pemerintahan.

Hal itu disampaikan Mahfud saat berbincang dalam podcast Terus Terang bersama Rizal Mustary yang tayang pada 16 Agustus 2026.

Dalam kesempatan tersebut, ia menanggapi pandangan yang menyebut kritiknya semakin tajam setelah tidak lagi memiliki jabatan pemerintahan.

Mahfud menjelaskan, sikap kritis telah menjadi bagian dari dirinya sejak sebelum masuk ke pemerintahan.

Menurut dia, karakter tersebut tidak berubah ketika dirinya menduduki jabatan maupun setelah kembali berada di luar pemerintahan.

“Saya itu sejak dulu, sejak sebelum masuk ke pemerintah, sebelum reformasi ya sudah kritis, sudah jalan. Sesudah masuk di pemerintah tegas dan bertindak. Sesudah keluar dari pemerintah seperti sekarang ya galak juga. Jadi tidak ada yang berubah pada saya.” di kutip dari podcast terus terang, Kamis (20/08/26).

Mantan Menko Polhukam itu juga meminta publik melihat perjalanan panjangnya selama sekitar 24 tahun di berbagai institusi negara.

Ia menyebut kritik yang disampaikannya bukan didorong persoalan jabatan, melainkan bagian dari tanggung jawabnya.

Mahfud kemudian mengingat sejumlah sikap yang pernah diambilnya ketika masih berada di pemerintahan.

Di antaranya saat menangani kasus Ferdy Sambo serta ketika mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang senilai Rp349 triliun.

Ia menegaskan, sikap tegas yang ditunjukkannya tidak bergantung pada posisi yang sedang diemban.

Mahfud menilai kritik tetap perlu disampaikan selama didasarkan pada kepentingan dan tanggung jawab moral.

“Ini sebuah pertanggungjawaban moral. Bukan sebelum masuk galak, sudah masuk jadi kerupuk, atau sesudah di dalam galak lalu sesudah di luar melempem karena kecewa.”

Pernyataan tersebut kembali mendapat perhatian publik, terutama di tengah kritik Mahfud terhadap sejumlah kebijakan dan perkembangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.