JAKARTA, Cobisnis.com - Pemerintah Iran belum memutuskan untuk kembali ke meja perundingan tidak langsung dengan Amerika Serikat (AS), meski komunikasi melalui negara mediator masih berlangsung.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan pertukaran pesan melalui Qatar dan Pakistan tidak dapat dianggap sebagai tanda dimulainya kembali negosiasi dengan Washington.
Araghchi juga membantah kabar mengenai pembahasan perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari dengan AS.
“Yang tercantum dalam memorandum Islamabad adalah berakhirnya perang, bukan gencatan senjata. AS melanggar memorandum tersebut dan pertempuran kembali terjadi. Karena itu, tidak ada gencatan senjata 60 hari yang perlu diperpanjang,” tegas Araghchi kepada kantor berita ISNA, dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (15/08/2026).
Menurut Araghchi, periode 60 hari dalam Memorandum Islamabad yang dimediasi Pakistan pada Juni lalu disiapkan sebagai waktu untuk berunding menuju kesepakatan akhir, bukan sebagai batas penghentian pertempuran sementara.
Ia mengatakan saluran komunikasi melalui Qatar dan Pakistan masih berjalan, tetapi belum menunjukkan keputusan Iran untuk kembali melakukan perundingan dengan AS.
“Baik Qatar dan Pakistan masih terus bertukar pesan dan berkomunikasi dengan kami, tetapi itu bukan berarti negosiasi. Belum ada keputusan untuk kembali berunding dengan AS,” ujarnya.
Di sisi lain, Iran tengah melakukan pembahasan teknis bersama Oman mengenai rute pelayaran baru di Selat Hormuz.
“Saat ini kami sedang merancang rute sementara yang nantinya akan menjadi rute permanen,” kata Araghchi.
Perancangan rute tersebut melibatkan tim ahli serta unsur militer Iran karena jalur pelayaran lama dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi keamanan saat ini.
Araghchi menegaskan penyusunan rute baru tidak otomatis berarti Selat Hormuz akan segera dibuka untuk pelayaran internasional.
“Setelah rute ditentukan, keputusan mengenai apakah Selat Hormuz akan dibuka kembali bergantung pada pemenuhan persyaratan lainnya yang harus dipatuhi AS,” ucapnya.
