JAKARTA,Cobisnis.com - Asosiasi Blockchain Indonesia (A-B-I) beserta seluruh anggotanya sukses menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) At The Table: Blockchain & Crypto Roadmap 2023 di The Grand Mansion Menteng pada tanggal 11 Januari 2023 yang mendapat antusiasme positif dari pemerintah dan seluruh peserta yang hadir.
Acara yang diadakan secara eksklusif ini bekerjasama dengan Chainalysis - sebuah perusahaan platform berbasis blockchain yang menyediakan data, perangkat lunak, layanan, dan penelitian untuk lembaga pemerintah, bursa, lembaga keuangan, serta perusahaan asuransi dan keamanan siber di lebih dari 70 negara.
Acara ini turut dihadiri oleh: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kepala Subdirektorat 3 Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) BARESKRIM POLRI Plt. Deputi Analisis dan Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kepala Pusat Riset Makroekonomi dan Keuangan - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Koordinator Sistem dan Teknologi Informasi - Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Asih Karnengsih, MM, Chairwoman A-B-I menyampaikan “kegiatan ini dirancang sebagai forum bertemunya pemerintah dan pelaku industri yang bertujuan untuk membahas potensi implementasi blockchain, isu-isu yang dihadapi, tren pasar, dan rencana pengembangan kedepan yang akan menghasilkan Blockchain & Crypto Roadmap di Indonesia.” Terdapat empat sesi dengan narasumber yang ahli di bidangnya untuk membahas mengenai: Blockchain For Mass Adoption Implementing Blockchain in Indonesia Crypto Asset Market: Trends & Issues Blockchain & Crypto Regulation
Beberapa poin penting yang disampaikan oleh narasumber, salah satunya Andianto Haryoko, Perencana Ahli Madya – Koordinator Ekosistem dan Pemanfaatan TIK, Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mengatakan “blockchain menjadi satu teknologi yang mau tidak mau harus kita adopsi, salah satunya dalam sektor pemerintahan”. Andianto juga mengatakan “kedepannya blockchain dapat diadopsi dan dielaborasi dalam pengembangan smart city.” Mendukung pandangan Andianto, Nilam Amalia Pusparini, Koordinator Sistem dan Teknologi Informasi - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menekankan keunggulan dari teknologi blockchain, salah satunya dari sisi Supply Chain Fishery, di mana “KKP memiliki rencana dalam pengadopsian blockchain, salah satunya untuk ketelusuran produk perikanan.” Dari sisi efektivitas, Patria Susantosa, Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), menyampaikan “proses bisnis yang ada dapat ditransformasi menggunakan blockchain dan dapat disimplifikasikan” seperti rencana pengadopsian blockchain dari sisi data katalog elektronik (eKatalog) “dimulai dari produk pengadaan, pembelian, kontrak, pengiriman hingga pembayaran (atau bisa disebut sebagai proses transaksi) yang akan disimpan di dalam teknologi blockchain.”
Antusiasme positif dalam kegiatan ini juga terlihat dari para penanggap, diantaranya, Zamroni Salim, Kepala Pusat Riset Makroekonomi dan Keuangan BRIN yang mengemukakan “literasi blockchain pada tatanan level masyarakat maupun pemerintah, yang dapat membantu para penggiat blockchain di Indonesia untuk menyumbangkan ide dan kreativitasnya dalam mengadopsi teknologi blockchain yang lebih masif.” Edi Prio Pambudi, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian turut memberikan dorongannya kepada kementerian terkait untuk lebih adaptif dan selain belajar secara bersamaan merencanakan implementasi, “pemerintah dan semua pihak harus bersama-sama dengan segera untuk terus mendukung teknologi blockchain ini agar dapat berkontribusi dalam pertumbuhan transformasi digital yang sedang dirancang oleh Bappenas.”
Diskusi berlanjut sampai ke pembahasan aset kripto yang merupakan produk teknologi blockchain dengan tingkat adopsi tertinggi di Indonesia. Merambah sisi keamanan aset kripto, Robertus Yohanes De Deo Tresna Eka Trimana, Kepala Subdirektorat 3 Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) BARESKRIM POLRI meng-highlight beberapa poin diantaranya regulasi dan sanksi. Dari sisi regulasi, Robertus mengatakan “kita harus menelaah lebih jauh mengenai ruang lingkup yang dapat diatur dari sisi regulasi transaksi aset kripto. Kemudian, dari sisi sanksi harus ada pengaturan lebih lanjut dan harus dikategorikan, nantinya baik itu sebagai sanksi administrasi atau sanksi pidana.
Acara ini ditutup dengan keynote speech dari Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan harapannya agar “ekonomi indonesia kedepannya tetap resilient, mengingat jumlah penduduk yang besar dan konsumtif tentunya membawa potensi bisnis online yang sangat menjanjikan” sehingga Sandi melihat, “industri kripto dan blockchain dapat menjadi bagian dari peluang dan potensi yang dapat dieksplorasi untuk masa depan.” Mari kita antisipasi bersama rencana ke depan yang disampaikan dalam kegiatan At The Table: Blockchain & Crypto Roadmap 2023 dalam mewujudkan implementasi nyata dan adopsi masal blockchain di Indonesia.
