JAKARTA,Cobisnis.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan menjadi salah satu prioritas utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026. Pemerintah menargetkan alokasi dana mencapai Rp 335 triliun untuk menjalankan program tersebut. Angka ini melonjak hampir dua kali lipat dari tahun 2025 yang sebesar Rp 171 triliun.
Menurut dokumen Nota Keuangan RAPBN 2026, anggaran MBG ditujukan bagi sekitar 82,9 juta penerima manfaat. Mereka meliputi ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta pelajar dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Pemerintah berharap, intervensi gizi sejak dini dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Dana yang disediakan akan dimanfaatkan untuk pengadaan bahan pangan lokal yang diolah sesuai kebutuhan gizi berdasarkan usia dan jenis kelamin. Menu makanan dirancang seimbang dengan memperhatikan kandungan karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayuran, buah, serta susu sebagai pelengkap. Pemerintah menekankan bahwa penggunaan bahan pangan lokal tidak hanya penting untuk menjaga kualitas gizi, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan pasokan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
Pelaksanaan program ini akan dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Unit ini akan dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional dengan dukungan tenaga ahli gizi. Kepala SPPG akan bertugas memastikan bahwa makanan yang disalurkan memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan kualitas gizi yang ditetapkan.
Selain fokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, program MBG juga dirancang untuk melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah di sektor pangan. UMKM lokal diharapkan menjadi mitra utama dalam penyediaan menu makanan, sehingga program ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menuturkan bahwa saat ini layanan MBG telah disalurkan melalui lebih dari lima ribu SPPG yang tersebar di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan hampir lima ribu kecamatan. Hingga Agustus 2025, penerima manfaat sudah mencapai lebih dari 15 juta orang dan diperkirakan mendekati 20 juta pada akhir tahun.
Menurutnya, pembangunan SPPG sebagian besar dilakukan dengan dukungan mitra, mulai dari organisasi masyarakat, dunia usaha, hingga lembaga negara seperti TNI, Polri, dan BIN. Nilai investasi yang digelontorkan mitra untuk mendirikan satu unit SPPG diperkirakan mencapai Rp 1,5 hingga Rp 2 miliar. Secara keseluruhan, kontribusi mitra sudah menyalurkan dana hampir Rp 28 triliun di luar APBN.
Sementara itu, alokasi APBN tahun 2025 untuk program MBG tercatat sekitar Rp 8,2 triliun yang sebagian besar difokuskan pada intervensi gizi. Pemerintah berharap dengan tambahan anggaran yang jauh lebih besar di tahun 2026, cakupan penerima manfaat akan semakin luas dan dampak ekonomi yang tercipta juga semakin signifikan.
Dengan strategi ini, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjawab persoalan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mencetak generasi sehat, produktif, dan berdaya saing, sekaligus membuka peluang bagi UMKM lokal untuk tumbuh bersama.
Menurut dokumen Nota Keuangan RAPBN 2026, anggaran MBG ditujukan bagi sekitar 82,9 juta penerima manfaat. Mereka meliputi ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta pelajar dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Pemerintah berharap, intervensi gizi sejak dini dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Dana yang disediakan akan dimanfaatkan untuk pengadaan bahan pangan lokal yang diolah sesuai kebutuhan gizi berdasarkan usia dan jenis kelamin. Menu makanan dirancang seimbang dengan memperhatikan kandungan karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayuran, buah, serta susu sebagai pelengkap. Pemerintah menekankan bahwa penggunaan bahan pangan lokal tidak hanya penting untuk menjaga kualitas gizi, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan pasokan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
Pelaksanaan program ini akan dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Unit ini akan dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional dengan dukungan tenaga ahli gizi. Kepala SPPG akan bertugas memastikan bahwa makanan yang disalurkan memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan kualitas gizi yang ditetapkan.
Selain fokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, program MBG juga dirancang untuk melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah di sektor pangan. UMKM lokal diharapkan menjadi mitra utama dalam penyediaan menu makanan, sehingga program ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menuturkan bahwa saat ini layanan MBG telah disalurkan melalui lebih dari lima ribu SPPG yang tersebar di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan hampir lima ribu kecamatan. Hingga Agustus 2025, penerima manfaat sudah mencapai lebih dari 15 juta orang dan diperkirakan mendekati 20 juta pada akhir tahun.
Menurutnya, pembangunan SPPG sebagian besar dilakukan dengan dukungan mitra, mulai dari organisasi masyarakat, dunia usaha, hingga lembaga negara seperti TNI, Polri, dan BIN. Nilai investasi yang digelontorkan mitra untuk mendirikan satu unit SPPG diperkirakan mencapai Rp 1,5 hingga Rp 2 miliar. Secara keseluruhan, kontribusi mitra sudah menyalurkan dana hampir Rp 28 triliun di luar APBN.
Sementara itu, alokasi APBN tahun 2025 untuk program MBG tercatat sekitar Rp 8,2 triliun yang sebagian besar difokuskan pada intervensi gizi. Pemerintah berharap dengan tambahan anggaran yang jauh lebih besar di tahun 2026, cakupan penerima manfaat akan semakin luas dan dampak ekonomi yang tercipta juga semakin signifikan.
Dengan strategi ini, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjawab persoalan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mencetak generasi sehat, produktif, dan berdaya saing, sekaligus membuka peluang bagi UMKM lokal untuk tumbuh bersama.
