JAKARTA, Cobisnis.com - Pemerintah Kota Malang menegaskan komitmennya dalam menangani isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT di wilayahnya. Langkah tersebut dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, serta penyusunan program lintas sektor.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan kebijakan itu diambil setelah pemerintah pusat memasukkan LGBT sebagai salah satu ancaman non militer. Selain itu, Kota Malang juga mencatat ratusan kasus baru HIV yang menurut pemerintah daerah didominasi oleh hubungan sesama jenis.
Menurut Wahyu, Kota Malang sebagai kota pendidikan dan pariwisata memiliki mobilitas penduduk yang tinggi. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah merasa perlu melakukan langkah antisipasi sejak dini.
Pemkot Malang telah menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD terkait untuk memperkuat sosialisasi. Edukasi difokuskan pada pemahaman mengenai dampak yang dinilai berkaitan dengan sektor kesehatan.
Sosialisasi juga akan menyasar masyarakat umum, termasuk para pendatang yang datang ke Kota Malang untuk belajar maupun bekerja. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.
Saat ditanya mengenai sikap pemerintah daerah, Wahyu menyatakan pergerakan LGBT di Kota Malang perlu diperangi. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk sikap pemerintah dalam menyikapi fenomena yang dinilai perlu mendapat perhatian.
Selain sosialisasi, Pemkot Malang juga sedang mengkaji regulasi yang berkaitan dengan penanganan isu tersebut. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap langkah yang diambil memiliki dasar kebijakan yang jelas.
Program penanganan akan melibatkan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Kedua instansi itu akan berkolaborasi untuk melakukan pemetaan serta menyusun langkah pencegahan sesuai kewenangannya.
Wahyu menegaskan penanganan isu ini tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi semata. Pemerintah Kota Malang juga menyiapkan program khusus yang akan dijalankan secara terpadu oleh berbagai perangkat daerah.
Pemkot berharap langkah tersebut dapat meningkatkan edukasi masyarakat sekaligus mendukung upaya pencegahan berbagai persoalan kesehatan dan sosial yang menjadi perhatian pemerintah daerah.
