Jamkrindo

Purbaya Sebut Ada Dana Rp 399 T untuk Belanja Negara Awal 2026

Oleh M.Dhayfan Al-ghiffari pada 02 Jan 2026, 16:31 WIB

JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan posisi kas pemerintah hingga akhir 2025 mencapai sekitar Rp 399 triliun. Dana tersebut disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan belanja negara pada awal 2026.

Purbaya menjelaskan, sebagian dana ditempatkan di Bank Indonesia sebagai langkah antisipasi pengeluaran rutin pemerintah pada Januari 2026. Penempatan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran arus belanja negara.

Menurut Purbaya, langkah tersebut penting karena awal tahun biasanya diiringi peningkatan kebutuhan belanja kementerian dan lembaga. Dengan kas yang cukup, pemerintah memastikan belanja negara tetap berjalan tanpa hambatan.

Ia menambahkan, jika dana tersebut masih berlebih setelah kebutuhan awal tahun terpenuhi, pemerintah akan kembali menempatkan dana di perbankan nasional. Kondisi perbankan saat ini dinilai cukup likuid.

Purbaya menyebut likuiditas perbankan terjaga berkat sinkronisasi kebijakan fiskal pemerintah dengan kebijakan moneter Bank Indonesia. Koordinasi ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Sebelumnya, pemerintah secara bertahap telah menarik dana sekitar Rp 76 triliun dari total penempatan Rp 276 triliun di perbankan. Penarikan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja rutin negara.

Dana yang ditarik digunakan untuk membiayai belanja kementerian dan lembaga, sehingga langsung masuk kembali ke sistem perekonomian. Hal ini diharapkan memberikan efek dorong terhadap aktivitas ekonomi.

Purbaya menjelaskan, dana yang ditempatkan di perbankan berasal dari dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia. Dana tersebut umumnya berbentuk Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Ia menegaskan, pengelolaan kas negara dilakukan secara fleksibel agar belanja pemerintah tetap efisien dan tepat waktu. Langkah ini juga bertujuan menjaga stabilitas fiskal nasional.

Dengan kas yang cukup di awal tahun, pemerintah berharap pelaksanaan program dan belanja negara dapat berjalan optimal tanpa mengganggu keseimbangan keuangan negara.