JAKARTA , Cobisnis.com - Pengajar tetap Fakultas Hukum UI (FHUI) dan pendiri Pusat Kajian Hukum dan Pancasila (Puska HP FHUI), Kris Wijoyo Soepandji, mengingatkan pentingnya bangsa Indonesia memegang teguh nilai-nilai Pancasila di masa-masa seperti saat ini.
Soepandji menyampaikannya dalam peringatan 100 tahun Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia dan se-Abad Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Pada momen itu Pusat Kajian Hukum dan Pancasila (Puska HP FHUI) bekerjasama dengan Mata Kuliah Manusia dan Masyarakat Indonesia (MMI) untuk menggelar kuliah umum.
Dirinya mengambil contoh konsep kerakyatan Indonesia yang harus dipimpin Hikmat Kebijaksanaan. Hal ini menurutnya merupakan wujud keyakinan spiritual utuh pada Tuhan yang Maha Esa. Ini bersifat tetap dan selalu tunggal dengan jiwa bangsa Indonesia. "Implikasinya terdapat pada kepemimpinan nasional Indonesia yang harus mengkonsolidasikan secara lahir-batin segenap sumber daya nasional. Sehingga membawa transformasi positif bagi bangsa," ujar Soepandji hari ini di kampus UI Depok.
Acara tersebut sekaligus menjadi momen soft launching buku bertajuk, "The Struggle for Pancasila Based Great Indonesia" karya dosen tetap FHUI dan pendiri Puska HP FHUI, Kris Wijoyo Soepandji. Dalam kesempatan tersebut acara dibuka oleh Ketua Puska HP, Suparjo Sujadi dan Penanggung Jawab Mata Kuliah MMI, Ghunarsa Sujatnika.
Lebih lanjut Soepandji menyoroti tingginya dinamika geopolitik saat ini. Hal ini ditandai ketegangan di berbagai belahan dunia akibat berbagai faktor seperti perang dan perubahan iklim, ketidakpastian perekonomian dunia serta dinamika politik dalam negeri.
Uniknya seluruh fenomena ini kian mendorong seluruh elemen bangsa Indonesia agar semakin setia pada nilai-nilai Pancasila. "Karena sudah terbukti bahwa ruh kerakyatan Indonesia dalam pelaksanaan negara hukum jauh berbeda dengan model demokrasi ala Barat yang sekuler," ujar Soepandji.
Soepandji juga menekankan bahwa saat bangsa terpecah, perjalanan sejarah menunjukkan bangsa ini jatuh dalam dominasi asing. Di sisi lain sejarah dunia menunjukkan bahwa peradaban yang luhur, hanya bisa terlahir dari sentralisasi negara.
Tidak lupa juga dirinya juga mengaitkan perjalanan seabad pendidikan tinggi hukum Indonesia serta kepemimpinan nasional yang baru. Maka Soepandji menyebut dalam sejarah sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan 1945, terdapat pesan penting dari almarhum Soepomo yang merupakan Guru Besar FHUI. "Dia berpesan salah satu yang sangat penting dalam kehidupan bernegara ialah semangat dari para penyelenggara negara itu sendiri," ujarnya.
Dia pun mengingatkan bahwa hal paling nyata dalam penerapan nilai-nilai ini adalah perlindungan pada ekonomi nasional sebagai urat nadi bangsa. Pemerintah sekaligus harus menjauhkan intervensi asing dari sistem hukum nasional. Modusnya kerap menggaungkan slogan bahaya eksternalitas negatif dari aktivitas perekonomian nasional. Namun sekaligus tidak memiliki solusi konkrit dalam peningkatan taraf hidup, kesejahteraan, kemakmuran, keadilan serta keberlanjutan masyarakat. "Sehingga dari sini seluruh komponen bangsa harus bersatu dalam melindungi kepentingan nasional," katanya.
Soepandji menyampaikannya dalam peringatan 100 tahun Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia dan se-Abad Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Pada momen itu Pusat Kajian Hukum dan Pancasila (Puska HP FHUI) bekerjasama dengan Mata Kuliah Manusia dan Masyarakat Indonesia (MMI) untuk menggelar kuliah umum.
Dirinya mengambil contoh konsep kerakyatan Indonesia yang harus dipimpin Hikmat Kebijaksanaan. Hal ini menurutnya merupakan wujud keyakinan spiritual utuh pada Tuhan yang Maha Esa. Ini bersifat tetap dan selalu tunggal dengan jiwa bangsa Indonesia. "Implikasinya terdapat pada kepemimpinan nasional Indonesia yang harus mengkonsolidasikan secara lahir-batin segenap sumber daya nasional. Sehingga membawa transformasi positif bagi bangsa," ujar Soepandji hari ini di kampus UI Depok.
Acara tersebut sekaligus menjadi momen soft launching buku bertajuk, "The Struggle for Pancasila Based Great Indonesia" karya dosen tetap FHUI dan pendiri Puska HP FHUI, Kris Wijoyo Soepandji. Dalam kesempatan tersebut acara dibuka oleh Ketua Puska HP, Suparjo Sujadi dan Penanggung Jawab Mata Kuliah MMI, Ghunarsa Sujatnika.
Lebih lanjut Soepandji menyoroti tingginya dinamika geopolitik saat ini. Hal ini ditandai ketegangan di berbagai belahan dunia akibat berbagai faktor seperti perang dan perubahan iklim, ketidakpastian perekonomian dunia serta dinamika politik dalam negeri.
Uniknya seluruh fenomena ini kian mendorong seluruh elemen bangsa Indonesia agar semakin setia pada nilai-nilai Pancasila. "Karena sudah terbukti bahwa ruh kerakyatan Indonesia dalam pelaksanaan negara hukum jauh berbeda dengan model demokrasi ala Barat yang sekuler," ujar Soepandji.
Soepandji juga menekankan bahwa saat bangsa terpecah, perjalanan sejarah menunjukkan bangsa ini jatuh dalam dominasi asing. Di sisi lain sejarah dunia menunjukkan bahwa peradaban yang luhur, hanya bisa terlahir dari sentralisasi negara.
Tidak lupa juga dirinya juga mengaitkan perjalanan seabad pendidikan tinggi hukum Indonesia serta kepemimpinan nasional yang baru. Maka Soepandji menyebut dalam sejarah sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan 1945, terdapat pesan penting dari almarhum Soepomo yang merupakan Guru Besar FHUI. "Dia berpesan salah satu yang sangat penting dalam kehidupan bernegara ialah semangat dari para penyelenggara negara itu sendiri," ujarnya.
Dia pun mengingatkan bahwa hal paling nyata dalam penerapan nilai-nilai ini adalah perlindungan pada ekonomi nasional sebagai urat nadi bangsa. Pemerintah sekaligus harus menjauhkan intervensi asing dari sistem hukum nasional. Modusnya kerap menggaungkan slogan bahaya eksternalitas negatif dari aktivitas perekonomian nasional. Namun sekaligus tidak memiliki solusi konkrit dalam peningkatan taraf hidup, kesejahteraan, kemakmuran, keadilan serta keberlanjutan masyarakat. "Sehingga dari sini seluruh komponen bangsa harus bersatu dalam melindungi kepentingan nasional," katanya.
