JAKARTA, Cobisnis.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran program pembukaan rekening bagi sekitar 200 juta warga belum final. Ia memperkirakan kebutuhan anggaran tidak akan mencapai Rp11 triliun.
"Belum sampai Rp11 triliun. Ini anggarannya masih belum dihitung. Kan yang udah punya mungkin juga enggak dibukain rekening," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 10 September 2026.
Menurut Purbaya, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran secara lebih rinci. Salah satu yang perlu dipastikan adalah siapa saja warga yang akan mendapatkan rekening baru.
Purbaya juga belum mengetahui secara pasti mekanisme bagi masyarakat yang sudah memiliki rekening. Pemerintah masih perlu menentukan apakah rekening baru akan tetap diberikan kepada kelompok tersebut.
Pemerintah sebenarnya memiliki cadangan anggaran yang dapat digunakan untuk membiayai program tersebut. Namun, Purbaya menilai kebutuhan dan jumlah rekening yang dibuka kemungkinan tidak sebesar perhitungan awal.
"Ada dan ada cadangan anggaran juga yang bisa dipakai. Tapi saya yakin nggak akan sampai Rp11 triliun. Kan nggak sampai 200 juta rekening masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebutuhan anggaran program tersebut diperkirakan mencapai Rp11 triliun. Anggaran itu berasal dari APBN untuk memberikan saldo awal Rp50 ribu.
"Dananya dari APBN. Totalnya, kalau 200 juta penduduk kan berarti kira kira 600 juta, atau sekitar Rp11 T lah," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 9 September 2026.
Airlangga mengatakan penyaluran anggaran akan dilakukan secara bertahap dan masih perlu dibahas lebih lanjut. Jumlah penerima juga menjadi bagian dari perhitungan pemerintah.
Program tersebut direncanakan memberikan saldo awal Rp50 ribu melalui rekening yang dibuka di Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI.
Pembukaan rekening akan menggunakan Nomor Induk Kependudukan atau NIK dengan memanfaatkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil.
Purbaya mengatakan warga yang baru membuat KTP nantinya akan langsung mendapatkan rekening dan saldo awal. Namun, mekanisme untuk masyarakat yang sudah memiliki rekening masih perlu dimatangkan pemerintah.
"Yang jelas, yang saya tahu pasti adalah nanti kalau orang yang buat KTP langsung dibuka, langsung rekening, langsung ditransfer uangnya ke situ juga," ujar Purbaya.
Ia mencontohkan masyarakat yang sudah memiliki rekening BRI tidak serta merta harus memiliki rekening kedua. Mekanisme untuk kelompok tersebut masih menunggu pembahasan lebih lanjut.
"Tapi kalau yang sudah atau yang existing, yang punya, misalnya BRI juga, ngapain dia punya 2 rekening, itu saya nggak tahu. Nanti saya tunggu ditanya dari mereka," katanya.
