JAKARTA, Cobisnis.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah mengumumkan keputusan untuk meniadakan penggunaan kendaraan dinas oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) selama masa mudik Lebaran. Keputusan ini didasarkan pada aturan yang termaktub dalam Surat Edaran (SE) Nomor 593/211-BKD yang dikeluarkan pada tanggal 5 April 2024 dan ditandatangani oleh Wali Kota Depok, Mohammad Idris. SE tersebut mengacu pada ketentuan angka 6 SE Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor 1636/GTF 00 02/01/03/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Maret 2024.
SE ini berkaitan dengan imbauan terkait Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi selama Hari Raya, yang menginstruksikan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD untuk menghindari penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
"Fasilitas dinas hanya boleh digunakan untuk keperluan yang terkait dengan tugas kedinasan. Ini juga mempertimbangkan bahwa libur dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1445 H berlangsung selama delapan hari, dengan penekanan pada keamanan fisik kendaraan sebagaimana diatur dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai Pasal 306 dan Pasal 307 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah," ungkap Kepala BKD Kota Depok, Wahid Suryono.
Wahid menambahkan bahwa langkah ini penting untuk meningkatkan keamanan fisik kendaraan dinas selama masa libur dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1445 H di lingkungan Pemkot Depok.
Sehubungan dengan hal ini, kendaraan dinas roda empat atau roda dua yang dimiliki oleh Pemkot Depok tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai sarana transportasi mudik Lebaran.
Wahid juga menegaskan kepada pengguna barang atau kuasa pengguna barang atau pemegang kendaraan dinas, sesuai dengan ketentuan dalam BAST, agar melakukan pengamanan fisik kendaraan dinas yang berada di bawah tanggung jawab mereka selama masa libur dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1445 H.
"Ini merupakan surat edaran yang memberikan pedoman pelaksanaan, bukan sebuah peraturan yang bersifat mengikat secara hukum, sehingga sanksinya harus dijelaskan secara rinci," ungkapnya.
Dia berharap agar SE ini dipatuhi oleh seluruh ASN di lingkup Pemkot Depok, dan menekankan pentingnya untuk tidak melanggar aturan ini karena dapat menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat.
"Sebagai ASN, kita adalah pelayan masyarakat dan tindakan kita akan selalu menjadi sorotan. Oleh karena itu, saya berharap tidak ada yang melanggar, karena jika melanggar, bisa mendapat reaksi negatif dari masyarakat," pungkasnya.
SE ini berkaitan dengan imbauan terkait Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi selama Hari Raya, yang menginstruksikan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD untuk menghindari penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
"Fasilitas dinas hanya boleh digunakan untuk keperluan yang terkait dengan tugas kedinasan. Ini juga mempertimbangkan bahwa libur dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1445 H berlangsung selama delapan hari, dengan penekanan pada keamanan fisik kendaraan sebagaimana diatur dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai Pasal 306 dan Pasal 307 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah," ungkap Kepala BKD Kota Depok, Wahid Suryono.
Wahid menambahkan bahwa langkah ini penting untuk meningkatkan keamanan fisik kendaraan dinas selama masa libur dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1445 H di lingkungan Pemkot Depok.
Sehubungan dengan hal ini, kendaraan dinas roda empat atau roda dua yang dimiliki oleh Pemkot Depok tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai sarana transportasi mudik Lebaran.
Wahid juga menegaskan kepada pengguna barang atau kuasa pengguna barang atau pemegang kendaraan dinas, sesuai dengan ketentuan dalam BAST, agar melakukan pengamanan fisik kendaraan dinas yang berada di bawah tanggung jawab mereka selama masa libur dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1445 H.
"Ini merupakan surat edaran yang memberikan pedoman pelaksanaan, bukan sebuah peraturan yang bersifat mengikat secara hukum, sehingga sanksinya harus dijelaskan secara rinci," ungkapnya.
Dia berharap agar SE ini dipatuhi oleh seluruh ASN di lingkup Pemkot Depok, dan menekankan pentingnya untuk tidak melanggar aturan ini karena dapat menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat.
"Sebagai ASN, kita adalah pelayan masyarakat dan tindakan kita akan selalu menjadi sorotan. Oleh karena itu, saya berharap tidak ada yang melanggar, karena jika melanggar, bisa mendapat reaksi negatif dari masyarakat," pungkasnya.
