JAKARTA,Cobisnis.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa posisi utang pemerintah pada akhir April 2023 adalah sebesar Rp7.849,8 triliun. Jumlah ini lebih rendah sekitar Rp29,1 triliun jika dari periode Maret yang merupakan awal Ramadan sebesar Rp7.879 triliun.
“Rasio utang (per April) terhadap produk domestik bruto (PDB) adalah sebesar 38,15 persen,” tulis risalah Kemenkeu hari ini, Jumat, 26 Mei.
Dijelaskan bahwa baik secara nominal maupun rasio, posisi utang mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.
“Hal ini dipengaruhi oleh mutasi pembiayaan baik dari instrumen pinjaman maupun SBN, di mana pembayaran cicilan pokok utang pada bulan April lebih besar dari pada pengadaan/penerbitan utang baru, serta adanya apresiasi rupiah terhadap major currency valas (EUR, JPY, USD) pada April 2023 dibandingkan Maret 2023,” jelas Kemenkeu.
Selain itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB per akhir bulan April 2023 berada di batas aman (jauh di bawah 60 persen PDB), sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo,” katanya.
Lebih lanjut, komposisi utang didominasi dari domestik, yaitu 72,88 persen. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang mayoritas berupa SBN yang mencapai 89,26 persen.
Adapun, per akhir April 2023 profil jatuh tempo utang Indonesia diklaim cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun.
Selanjutnya, guna meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, pemerintah terus berupaya mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid.
Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan SDG (SDG Bond).
Selain itu, peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan marketing SBN, khususnya SBN Ritel yang didukung dengan sistem online juga tak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel.
“Rasio utang (per April) terhadap produk domestik bruto (PDB) adalah sebesar 38,15 persen,” tulis risalah Kemenkeu hari ini, Jumat, 26 Mei.
Dijelaskan bahwa baik secara nominal maupun rasio, posisi utang mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.
“Hal ini dipengaruhi oleh mutasi pembiayaan baik dari instrumen pinjaman maupun SBN, di mana pembayaran cicilan pokok utang pada bulan April lebih besar dari pada pengadaan/penerbitan utang baru, serta adanya apresiasi rupiah terhadap major currency valas (EUR, JPY, USD) pada April 2023 dibandingkan Maret 2023,” jelas Kemenkeu.
Selain itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB per akhir bulan April 2023 berada di batas aman (jauh di bawah 60 persen PDB), sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo,” katanya.
Lebih lanjut, komposisi utang didominasi dari domestik, yaitu 72,88 persen. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang mayoritas berupa SBN yang mencapai 89,26 persen.
Adapun, per akhir April 2023 profil jatuh tempo utang Indonesia diklaim cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun.
Selanjutnya, guna meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, pemerintah terus berupaya mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid.
Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan SDG (SDG Bond).
Selain itu, peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan marketing SBN, khususnya SBN Ritel yang didukung dengan sistem online juga tak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel.
