JAKARTA, Cobisnis.com - Peristiwa meninggalnya seorang anak di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga berkaitan dengan tekanan ekonomi keluarga dan keterbatasan akses pendidikan, menjadi perhatian serius Kepolisian Republik Indonesia.
Menanggapi kejadian tersebut, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menginstruksikan seluruh kapolres di Indonesia untuk lebih aktif turun langsung ke lapangan dalam mengawal pelaksanaan program-program pemerintah.
Dalam keterangannya, Jumat (6/2/2026), Dedi menegaskan pentingnya keterlibatan aparat kepolisian bersama pemerintah daerah untuk melihat kondisi riil masyarakat secara langsung. Menurutnya, tragedi serupa tidak boleh kembali terjadi di masa depan.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah menyiapkan berbagai program bantuan melalui APBN 2026, namun persoalan utama masih terletak pada pelaksanaan di lapangan dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
“Lakukan pendataan keluarga miskin ekstrem secara langsung, bantu proses verifikasi data, dan dampingi masyarakat agar bisa mengakses seluruh program bantuan pemerintah,” ujar Dedi.
Wakapolri juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan skema APBN 2026 yang menyeluruh untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, mencakup sektor sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia menekankan bahwa peran Polri bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi jembatan kehadiran negara di tengah masyarakat, agar tidak ada warga yang berhak menerima bantuan namun kesulitan mengaksesnya karena keterbatasan informasi atau birokrasi.
Dalam pelaksanaannya, Polri akan ikut mengawal dan membantu sosialisasi berbagai program pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, PIP, KIP Kuliah, bantuan lansia dan penyandang disabilitas, PBI JKN, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Dedi menegaskan bahwa keberhasilan program pemerintah harus diukur dari akurasi data, verifikasi langsung di lapangan, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Kami berkomitmen mendukung penuh kebijakan Presiden dan memastikan negara benar-benar hadir untuk rakyat, khususnya bagi keluarga miskin ekstrem,” tegasnya.
