Cobisnis.com - Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan berdasarkan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi 2020, maka kenaikan UMP 2021 diperkirakan 0% (nol persen).
Sarman Simanjorang merupakan anggota Dewan Pengupahan 2010-2019. Ia menilai angka kenaikan 0% sebagai sesuatu yang wajar karena pandemi Covid-19 telah memukul dunia usaha, misalnya, banyak UKM yang tutup, terjadi PHK, dan banyak pekerja yang dirumahkan.
Dari sisi cash flow para pengusaha juga semakin mengkhawatirkan dan akhirnya membuat daya beli masyarakat menurun.
"Kondisi dunia usaha saat ini sangat tidak memungkin UMP dinaikkan. Beban pengusaha sudah sangat berat, mampu bertahan selama pandemi ini saja sudah bersyukur. Jika UMP dinaikkan akan sangat memukul pengusaha dan mendorong pengusaha semakin terpuruk," ujar Sarman di Jakarta, Selasa (20 Oktober 2020).
Jika terdapat sektor-sektor tertentu yang memungkinkan menaikkan UMP seperti sektor telekomunikasi, kesehatan, maka itu dapat dirundingkan secara bipartit, tetapi secara umum kondisi pelaku usaha saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.
"Kita berharap agar teman-teman Serikat Pekerja dapat memahami kondisi ini dan tidak menuntut kenaikan UMP yang berlebihan dalam situasi dan kondisi ekonomi yang sudah masuk resesi," ujarnya.
Seluruh masyarakat harus mendukung berbagai program pemerintah dalam menangani Covid-19, termasuk pengadaan vaksin Covid-19 agar segera terealisasi. Dengan demikian, penularan Covid-19 dapat dikendalikan dan nantinya pemerintah membuat kebijakan yang memperlonggar berbagai aktivitas usaha dan bisnis.
Selanjutnya, pasca pandemi Covid-19, tugas semua pihak secara bersama-sama adalah menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif.
Termasuk proaktif memberikan masukan dalam penyusunan aturan turunan dari UU Cipta Kerja sehingga nantinya diharapkan investor akan mengalir deras, lapangan kerja akan tersedia, devisa akan naik, daya beli akan meningkat.
"Pertumbuhan ekonomi 2021 akan mencapai target dikisaran 4,54 – 5,5% dengan inflasi yang terkendali, maka kenaikan UMP 2021 akan semakin terbuka sesuai yang diharapkan," jelasnya.
Sarman Simanjorang merupakan anggota Dewan Pengupahan 2010-2019. Ia menilai angka kenaikan 0% sebagai sesuatu yang wajar karena pandemi Covid-19 telah memukul dunia usaha, misalnya, banyak UKM yang tutup, terjadi PHK, dan banyak pekerja yang dirumahkan.
Dari sisi cash flow para pengusaha juga semakin mengkhawatirkan dan akhirnya membuat daya beli masyarakat menurun.
"Kondisi dunia usaha saat ini sangat tidak memungkin UMP dinaikkan. Beban pengusaha sudah sangat berat, mampu bertahan selama pandemi ini saja sudah bersyukur. Jika UMP dinaikkan akan sangat memukul pengusaha dan mendorong pengusaha semakin terpuruk," ujar Sarman di Jakarta, Selasa (20 Oktober 2020).
Jika terdapat sektor-sektor tertentu yang memungkinkan menaikkan UMP seperti sektor telekomunikasi, kesehatan, maka itu dapat dirundingkan secara bipartit, tetapi secara umum kondisi pelaku usaha saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.
"Kita berharap agar teman-teman Serikat Pekerja dapat memahami kondisi ini dan tidak menuntut kenaikan UMP yang berlebihan dalam situasi dan kondisi ekonomi yang sudah masuk resesi," ujarnya.
Seluruh masyarakat harus mendukung berbagai program pemerintah dalam menangani Covid-19, termasuk pengadaan vaksin Covid-19 agar segera terealisasi. Dengan demikian, penularan Covid-19 dapat dikendalikan dan nantinya pemerintah membuat kebijakan yang memperlonggar berbagai aktivitas usaha dan bisnis.
Selanjutnya, pasca pandemi Covid-19, tugas semua pihak secara bersama-sama adalah menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif.
Termasuk proaktif memberikan masukan dalam penyusunan aturan turunan dari UU Cipta Kerja sehingga nantinya diharapkan investor akan mengalir deras, lapangan kerja akan tersedia, devisa akan naik, daya beli akan meningkat.
"Pertumbuhan ekonomi 2021 akan mencapai target dikisaran 4,54 – 5,5% dengan inflasi yang terkendali, maka kenaikan UMP 2021 akan semakin terbuka sesuai yang diharapkan," jelasnya.
