Cobisnis.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) meluncurkan Aplikasi e-Perda. Aplikasi ini merupakan sebuah inovasi dan terobosan yang menyediakan layanan berbasis digital bagi pemerintah daerah guna meningkatkan dan mendayagunakan kecepatan IT dalam hal fasilitasi dan koordinasi seluruh rancangan produk hukum daerah.
Aplikasi e-Perda membuat Pemerintah daerah tidak perlu lagi membuat sistem aplikasi sejenis dan cukup menggunakan sistem e-Perda tersebut dalam menunjang kegiatan pemerintahan daerah.
"Sistem aplikasi e-Perda akan terus dilakukan pengembangan dengan rencana tiga tahapan sebagai rencana project peningkatan layanan kegiatan pembentukan produk hukum daerah. Aplikasi ini tidak akan berjalan sesuai dengan rencana jika tidak turut disertai partisipasi dari seluruh pemerintahan daerah," kata Dirjen Otda Akmal Malik, Kamis (14 Januari 2021).
Sistem dalam e-Perda ini akan diselesaikan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu:
1. Tahap jangka pendek dengan fokus penguatan proses digitalisasi administrasi agar bisa cepat, efektif, efisien, dan transparan, serta tidak dilakukan secara manual (konvensional).
2. Tahap jangka menengah antara lain e-Perda ini mampu terkoneksi dengan SIPD dan JDIH, BPHN serta sistem lain terkait. Hal ini untuk mempercepat akses dan informasi yang dibutuhkan dalam hitungan menit.
3. Untuk pengembangan jangka panjang e-Perda yang memiliki tools kecerdasan untuk mendukung permodelan pengambilan keputusan (Decision Support System) dan hal strategis lainnya seperti keamanan data dan informasi sebagai Master Data Produk Hukum Daerah yang sifatnya strategis bagi Kemendagri dan Pemerintah Daerah.
Saat peluncuran e-Perda dilaksanakan simulasi penggunaan sistem aplikasi e-Perda yang diwakili Biro Hukum Provinsi Banten dan Bagian Hukum Kota Bogor selaku pilot project penggunaan aplikasi e-Perda. Sejumlah daerah juga menyampaikan testimoni yang dijadikan Pilot Project penerapan e-Perda.
"Sistem teknologi, ternyata pada saat dipraktikan Aplikasi e-Perda sangat mudah digunakan dan hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk melakukan upload dokumen pengajuan fasilitasi rancangan peraturan daerah. Tentunya ini sangat membantu proses pembentukan produk hukum daerah yang lebih efektif dan efisien serta akuntabel," demikian testimoni saat simulasi e-Perda.
Aplikasi ini merupakan Amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang di dalamnya mewajibkan adanya bentuk keterbukaan informasi publik dalam pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Dengan demikian, terbuka lebar kesempatan bagi partisipasi masyarakat serta mendorong terciptanya "Clean and Good Governance".
Selain itu, e-Perda juga sebagai wujud implementasi amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Bahwa e-Perda merupakan suatu bagian dari SIPD yang memberikan data dan informasi dalam suatu proses pembentukan Perda dan Perkada melalui konsultasi, fasilitasi, dan pemberian noreg.
"Inovasi dalam pembinaan produk hukum daerah melalui teknologi sebagai sarana yang menunjang pencapaian tujuan organisasi. (e-Perda merupakan) dukungan bagi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam skala kepentingan nasional, antar daerah, bahkan internasional. Terutama dalam interaksi dan sinergitas antar dan lintas kebijakan pusat dan daerah," jelas Akmal Malik.
