Cobisnis.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, kembali memaparkan Tujuh Agenda Prioritas Nasional Tahun 2021 yang sudah dimasukkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Ke-tujuh agenda prioritas nasional tersebut antara lain:
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
"RKP 2021 memang diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial ekonomi," kata Suharso dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 di Bogor, Rabu (18 November 2020).
Langkah itu, kata dia, diambil untuk mengejar target RPJMN 2020-2024 yang terancam meleset akibat pandemi virus corona atau Covid-19. Pandemi bisa menyebabkan adanya koreksi cukup tajam terhadap sasaran ekonomi pada 2020. Bahkan wabah ini diperkirakan berpengaruh pada kondisi ekonomi 2021.
Transformasi Digital
Suharso juga memaparkan tentang rencana transformasi digital yang saat ini sedang gencar digaungkan oleh Pemerintah Indonesia.
Transformasi digital, kata dia, merupakan proses dari adopsi teknologi tinggi yang memberikan perubahan, lebih cepat, lebih baik, efektif dan efisien, terutama yang berkaitan dengan penerapannya pada seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat.
"Termasuk pelayanan publik," ujar Suharso.
Rakornas juga diisi dengan agenda penyerahan penghargaan Indonesia Procurement Government Awad 2020 kepada kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah yang telah melaksanakan administrasi pengadaan barang dan jasa dengan baik.
Menteri Suharso didaulat untuk menyerahkan penghargaan tersebut kepada para pemenang.
Penghargaan ini terdiri dari Penghargaan Pengadaan Barang/Jasa Paling Transparan yang diberikan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian serta beberapa kota dan provinsi di Indonesia.
Ke-tujuh agenda prioritas nasional tersebut antara lain:
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
"RKP 2021 memang diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial ekonomi," kata Suharso dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 di Bogor, Rabu (18 November 2020).
Langkah itu, kata dia, diambil untuk mengejar target RPJMN 2020-2024 yang terancam meleset akibat pandemi virus corona atau Covid-19. Pandemi bisa menyebabkan adanya koreksi cukup tajam terhadap sasaran ekonomi pada 2020. Bahkan wabah ini diperkirakan berpengaruh pada kondisi ekonomi 2021.
Transformasi Digital
Suharso juga memaparkan tentang rencana transformasi digital yang saat ini sedang gencar digaungkan oleh Pemerintah Indonesia.
Transformasi digital, kata dia, merupakan proses dari adopsi teknologi tinggi yang memberikan perubahan, lebih cepat, lebih baik, efektif dan efisien, terutama yang berkaitan dengan penerapannya pada seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat.
"Termasuk pelayanan publik," ujar Suharso.
Rakornas juga diisi dengan agenda penyerahan penghargaan Indonesia Procurement Government Awad 2020 kepada kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah yang telah melaksanakan administrasi pengadaan barang dan jasa dengan baik.
Menteri Suharso didaulat untuk menyerahkan penghargaan tersebut kepada para pemenang.
Penghargaan ini terdiri dari Penghargaan Pengadaan Barang/Jasa Paling Transparan yang diberikan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian serta beberapa kota dan provinsi di Indonesia.
