JAKARTA, COBISNIS.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa sejumlah aset milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah diserobot oleh oknum mafia tanah.
Pernyataan ini disampaikannya setelah bertemu dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor ATR/BPN, Jakarta, pada Senin (11/11/2024). Nusron menjelaskan bahwa banyak aset militer yang telah beralih fungsi menjadi properti komersial, seperti perumahan, pusat perbelanjaan, dan hotel.
Pemerintah berkomitmen untuk segera mengambil langkah pengamanan terhadap aset-aset tersebut. Nusron menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN akan bekerja sama dalam proses penataan dan sertifikasi lahan milik TNI guna memastikan bahwa kepemilikan aset negara ini diakui secara sah dan terhindar dari klaim pihak lain.
Dalam pertemuan tersebut, Nusron juga menyoroti bahwa beberapa aset milik TNI, yang dulunya berada di bawah otoritas Pangdam atau institusi militer lainnya, telah dikuasai oleh pihak tertentu. Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan mengatur ulang kepemilikan dan melakukan sertifikasi yang jelas demi melindungi kepemilikan negara.
Selain itu, Nusron menyebut bahwa diskusi dengan Menteri Pertahanan juga mencakup kebutuhan TNI akan lahan untuk berbagai keperluan, seperti perumahan bagi prajurit, area latihan, dan pangkalan militer. Kementerian ATR/BPN diminta untuk mengidentifikasi lahan yang dapat digunakan untuk kebutuhan ini, memastikan penyediaan lahan yang memadai dan sesuai untuk mendukung tugas-tugas militer.
Pernyataan ini disampaikannya setelah bertemu dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor ATR/BPN, Jakarta, pada Senin (11/11/2024). Nusron menjelaskan bahwa banyak aset militer yang telah beralih fungsi menjadi properti komersial, seperti perumahan, pusat perbelanjaan, dan hotel.
Pemerintah berkomitmen untuk segera mengambil langkah pengamanan terhadap aset-aset tersebut. Nusron menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN akan bekerja sama dalam proses penataan dan sertifikasi lahan milik TNI guna memastikan bahwa kepemilikan aset negara ini diakui secara sah dan terhindar dari klaim pihak lain.
Dalam pertemuan tersebut, Nusron juga menyoroti bahwa beberapa aset milik TNI, yang dulunya berada di bawah otoritas Pangdam atau institusi militer lainnya, telah dikuasai oleh pihak tertentu. Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan mengatur ulang kepemilikan dan melakukan sertifikasi yang jelas demi melindungi kepemilikan negara.
Selain itu, Nusron menyebut bahwa diskusi dengan Menteri Pertahanan juga mencakup kebutuhan TNI akan lahan untuk berbagai keperluan, seperti perumahan bagi prajurit, area latihan, dan pangkalan militer. Kementerian ATR/BPN diminta untuk mengidentifikasi lahan yang dapat digunakan untuk kebutuhan ini, memastikan penyediaan lahan yang memadai dan sesuai untuk mendukung tugas-tugas militer.
