JAKARTA, Cobisnis.com - Jakarta diperkirakan sulit terbebas dari polusi udara meski seluruh aktivitas penghasil emisi di ibu kota dihentikan. Studi terbaru Institut Teknologi Bandung atau ITB menunjukkan polutan tetap dapat masuk dari wilayah penyangga di sekitar Jakarta.
Temuan tersebut berasal dari dua studi ITB, yaitu Inventarisasi Emisi Wilayah Jakarta Raya atau Jabodetabek dan Source Apportionment PM2.5 di Jakarta. Penelitian dilakukan oleh Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB.
Penelitian dipimpin Puji Lestari dengan dukungan Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih atau ViriyaENB. Tim menggunakan model AERMOD dan WRF Chem untuk memperkirakan pergerakan polutan dari wilayah sekitar Jakarta.
Dalam simulasi ketika emisi Jakarta ditekan hingga nol, ibu kota tetap menerima polutan PM2.5 dari wilayah aglomerasi. Daerah tersebut mencakup Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Kontribusi polusi lintas wilayah tersebut berada pada rentang 26 hingga 54 persen. Rata rata kontribusinya mencapai 38,51 persen terhadap konsentrasi PM2.5 di Jakarta.
Puji Lestari mengatakan temuan tersebut menunjukkan polusi udara tidak dapat dibatasi berdasarkan batas administratif. Pengendalian kualitas udara membutuhkan kerja sama antarwilayah karena polutan dapat bergerak melintasi daerah.
“Batas administrasi tidak berlaku pada polusi udara. Pemerintah antar daerah Jabodetabek diharapkan harus terus bekerja sama dan melakukan pengelolaan secara tepat,” ujar Puji, dikutip dari beberapa sumber, Kamis (20/08/2026).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menilai upaya memperbaiki kualitas udara tidak bisa dilakukan Jakarta sendirian. Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan aktivitas industri dan pembangkit listrik berbasis batu bara di wilayah penyangga.
Pramono menyoroti keberadaan industri dan PLTU berbasis batu bara yang masih beroperasi di kawasan sekitar Jakarta. Ia menyebut kondisi tersebut dapat membuat berbagai kebijakan di dalam ibu kota belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan polusi.
“Persoalan utamanya bagaimana koordinasi di aglomerasi Jakarta ini, terutama bagi daerah daerah yang masih mengizinkan industrinya menggunakan bahan bakar batu bara,” kata Pramono.
Menurut Pramono, perbaikan transportasi umum dan penggunaan kendaraan listrik di Jakarta tetap penting, tetapi belum cukup jika sumber emisi dari kawasan penyangga tidak ikut dikendalikan. Ia juga menyinggung PLTU Suralaya di Banten sebagai salah satu sumber emisi yang perlu menjadi perhatian.
Pramono berharap pemerintah pusat ikut memperkuat koordinasi antarwilayah. Dengan begitu, sumber emisi yang berkontribusi terhadap buruknya kualitas udara Jakarta dapat ditangani secara bersama.
