JAKARTA, Cobisnis.com - Perdebatan tentang ukuran rumah dinas menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi perhatian setelah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Pandjaitan, mengkritik ukurannya yang dianggap terlalu kecil.
Rumah dinas menteri di IKN mengadopsi konsep open space dengan luas bangunan sekitar 580 meter persegi serta lahan seluas 1.000 meter persegi. Ukurannya dinilai lebih kecil dibandingkan dengan perumahan dinas menteri di Widya Chandra, Jakarta Selatan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pembangunan 36 rumah dinas menteri di IKN memakan biaya sekitar Rp519,05 miliar melalui skema Multi Years Contract (MYC) 2022-2024, dengan biaya per unit sekitar Rp14,4 miliar. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut mencakup berbagai perabotan sehingga rumah tersebut sudah siap huni.
"Iya, harga tersebut termasuk full furnished, jadi sudah termasuk isinya. Nanti, Bapak dan Ibu Menteri yang akan menempati rumah tersebut, tinggal masuk saja," jelas Iwan.
Selain itu, Iwan menjelaskan bahwa 36 rumah tapak tersebut memiliki 2 lantai dan 1 lantai semi-basement, dan akan memiliki kesamaan dengan Widya Chandra Residence di Jakarta.
Lebih lanjut, pihak terkait telah menyiapkan dua tipe desain rumah, yaitu tipe downslope dan tipe upslope dengan luas bangunan sekitar 580 meter persegi dan luas lahan 1.000 meter persegi. Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga, mengungkapkan bahwa hingga periode 8 Februari 2024, progres pembangunan rumah tapak jabatan menteri hampir rampung dan telah mencapai 78%.
"Progres pembangunan rumah tapak jabatan menteri hampir mencapai 78%," ungkapnya di Kantor Kementerian PUPR pada Jumat (16/2/2024). Danis optimis bahwa konstruksi rumah tapak jabatan menteri dapat memulai tahap komisioning pada Juni 2024 dan siap ditempati oleh para Menteri yang akan pindah ke IKN pada Juli 2024.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengakui adanya protes dari Menko Marves Luhut Pandjaitan terkait ukuran rumah menteri di IKN.
Basuki menyatakan bahwa Luhut merasa rumah menteri di IKN yang mengadopsi konsep open space terlalu kecil dibandingkan dengan perumahan dinas menteri di Widya Chandra. Namun, Basuki menegaskan bahwa fasilitas dan ukuran rumah di IKN tidak sepraktis atau serewah di Widya Chandra.
Rumah dinas menteri di IKN mengadopsi konsep open space dengan luas bangunan sekitar 580 meter persegi serta lahan seluas 1.000 meter persegi. Ukurannya dinilai lebih kecil dibandingkan dengan perumahan dinas menteri di Widya Chandra, Jakarta Selatan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pembangunan 36 rumah dinas menteri di IKN memakan biaya sekitar Rp519,05 miliar melalui skema Multi Years Contract (MYC) 2022-2024, dengan biaya per unit sekitar Rp14,4 miliar. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut mencakup berbagai perabotan sehingga rumah tersebut sudah siap huni.
"Iya, harga tersebut termasuk full furnished, jadi sudah termasuk isinya. Nanti, Bapak dan Ibu Menteri yang akan menempati rumah tersebut, tinggal masuk saja," jelas Iwan.
Selain itu, Iwan menjelaskan bahwa 36 rumah tapak tersebut memiliki 2 lantai dan 1 lantai semi-basement, dan akan memiliki kesamaan dengan Widya Chandra Residence di Jakarta.
Lebih lanjut, pihak terkait telah menyiapkan dua tipe desain rumah, yaitu tipe downslope dan tipe upslope dengan luas bangunan sekitar 580 meter persegi dan luas lahan 1.000 meter persegi. Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga, mengungkapkan bahwa hingga periode 8 Februari 2024, progres pembangunan rumah tapak jabatan menteri hampir rampung dan telah mencapai 78%.
"Progres pembangunan rumah tapak jabatan menteri hampir mencapai 78%," ungkapnya di Kantor Kementerian PUPR pada Jumat (16/2/2024). Danis optimis bahwa konstruksi rumah tapak jabatan menteri dapat memulai tahap komisioning pada Juni 2024 dan siap ditempati oleh para Menteri yang akan pindah ke IKN pada Juli 2024.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengakui adanya protes dari Menko Marves Luhut Pandjaitan terkait ukuran rumah menteri di IKN.
Basuki menyatakan bahwa Luhut merasa rumah menteri di IKN yang mengadopsi konsep open space terlalu kecil dibandingkan dengan perumahan dinas menteri di Widya Chandra. Namun, Basuki menegaskan bahwa fasilitas dan ukuran rumah di IKN tidak sepraktis atau serewah di Widya Chandra.
