JAKARTA, Cobisnis.com - Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, pada Senin, 8 September.
Purbaya menegaskan dirinya bukan sosok baru dalam dunia kebijakan fiskal dan keterlibatannya di bidang tersebut sudah berlangsung cukup lama.
Dia menceritakan dirinya pernah menjadi bagian dari Kantor Staf Presiden (KSP) selama beberapa tahun, termasuk pada masa krisis pandemi COVID-19 tahun 2020–2021.
Pada saat itu, ia turut membantu Presiden Joko Widodo merancang kebijakan fiskal untuk mengatasi tekanan ekonomi.
“Bukan dari anggarannya saja, tapi cara mengelola uang pada waktu itu. Jadi kalau Anda bilang saya enggak punya pengalaman, salah besar,” ujarnya kepada awak media di Kantor Kementerian Keuangan, Senin, 8 September.
Selain itu, dia mengungkapkan keterlibatannya dalam kebijakan fiskal sudah dimulai sejak 2008, ketika turut membantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai salah satu penasihat.
Kemudian pada 2015, ia bergabung dengan KSP untuk memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi di tengah perlambatan ekonomi yang kala itu berhasil ditangani dengan baik.
Pada masa pandemi, lanjut dia, kontribusinya terhadap kebijakan fiskal dilakukan secara informal dan tidak berbayar.
Kini, ia menyampaikan hal itu dengan nada canda , mungkin sekarang saatnya kontribusi tersebut dihargai secara nyata.
"Saya selalu memberi masukan fiskal ke pemerintah. Di belakang nggak dibayar. Mungkin sekarang dibayar ya? Saatnya dibayar sekarang ya? Gaji gede enggak di sini? Kira-kira gitu," ungkapnya.
Purbaya menegaskan, pengalamannya yang panjang membuatnya tidak membutuhkan waktu untuk belajar lagi soal fiskal.
"Saya udah kenal lama-lama dengan fiskal, ini alih fiskal kita pak suahasil, jadi saya nggak akan terlalu gampang, saya nggak perlu waktu untuk belajar lagi," tuturnya.
Dia berkomitmen untuk menjadikan kebijakan fiskal sebagai motor penggerak utama perekonomian nasional.
Purbaya menyoroti pentingnya menjaga kesehatan fiskal dan mengingatkan menjaga fiskal tetap sehat tidak boleh sampai menghambat belanja negara, yang justru sangat dibutuhkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, dalam dua kuartal terakhir, pertumbuhan belanja pemerintah yang saat ini dinilainya masih agak lambat.
Ia belum dapat memastikan apakah kondisi tersebut disebabkan oleh efisiensi anggaran atau faktor lainnya.
Namun yang pasti, perlambatan belanja memberi dampak langsung terhadap laju ekonomi nasional.
"Tapi yang jelas itu memberi dampak negatif ke perekonomian karena pertumbuhannya lambat dari situ. Saya alih fiskal, jadi saya ngerti betul fiskal yang produent seperti apa. Anda mau belajar?," tandasnya.
