JAKARTA, COBISNIS.COM - Pemerintah Indonesia menetapkan anggaran sebesar Rp 139,4 triliun untuk program ketahanan pangan di tahun 2025, mencakup program makanan bergizi gratis dan perluasan lahan pertanian. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan setelah memimpin rapat koordinasi di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024). Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan dan Sekretaris Bapanas, Sarwo Edhy.
Zulkifli menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk ketahanan pangan pada tahun mendatang cukup besar dan tersebar di berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kementerian BUMN, misalnya, menerima sekitar Rp 44 triliun untuk pendistribusian pupuk, sementara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan dana untuk pembangunan bendungan dan irigasi meskipun jumlahnya tidak disebutkan secara spesifik.
Selain itu, Kementerian Desa akan memperoleh alokasi sebesar Rp 16,25 triliun guna mendukung ketahanan pangan di wilayah desa. Zulkifli menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi agar program ketahanan pangan ini terintegrasi dengan baik, sehingga tujuan swasembada pangan dapat dicapai secara efektif.
Kementerian Pertanian, lanjut Zulkifli, juga mendapat anggaran sekitar Rp 15 triliun untuk program intensifikasi lahan dan cetak sawah baru. Targetnya, pada tahun 2025 akan tercetak lahan sawah baru seluas 150.000 hektar dan peningkatan produksi melalui intensifikasi di 80.000 hektar.
Program pemenuhan gizi nasional juga menjadi prioritas, dengan Badan Gizi Nasional menerima anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis. Dari jumlah tersebut, Rp 63,356 triliun dialokasikan untuk program inti, sedangkan Rp 7,433 triliun untuk mendukung manajemen program.
Dalam kesempatan yang sama, Zulkifli menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan pencapaian swasembada pangan pada tahun 2028 atau 2029.
Zulkifli menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk ketahanan pangan pada tahun mendatang cukup besar dan tersebar di berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kementerian BUMN, misalnya, menerima sekitar Rp 44 triliun untuk pendistribusian pupuk, sementara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan dana untuk pembangunan bendungan dan irigasi meskipun jumlahnya tidak disebutkan secara spesifik.
Selain itu, Kementerian Desa akan memperoleh alokasi sebesar Rp 16,25 triliun guna mendukung ketahanan pangan di wilayah desa. Zulkifli menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi agar program ketahanan pangan ini terintegrasi dengan baik, sehingga tujuan swasembada pangan dapat dicapai secara efektif.
Kementerian Pertanian, lanjut Zulkifli, juga mendapat anggaran sekitar Rp 15 triliun untuk program intensifikasi lahan dan cetak sawah baru. Targetnya, pada tahun 2025 akan tercetak lahan sawah baru seluas 150.000 hektar dan peningkatan produksi melalui intensifikasi di 80.000 hektar.
Program pemenuhan gizi nasional juga menjadi prioritas, dengan Badan Gizi Nasional menerima anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis. Dari jumlah tersebut, Rp 63,356 triliun dialokasikan untuk program inti, sedangkan Rp 7,433 triliun untuk mendukung manajemen program.
Dalam kesempatan yang sama, Zulkifli menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan pencapaian swasembada pangan pada tahun 2028 atau 2029.
