JAKARTA, COBISNIS.COM - Presiden Prabowo Subianto menetapkan target agar Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dapat berfungsi sebagai pusat pemerintahan politik dalam jangka waktu 4 hingga 5 tahun ke depan.
Target tersebut diungkapkannya kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat bertemu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (7/11/2024).
AHY menjelaskan bahwa Prabowo menginginkan agar dalam 4 atau 5 tahun mendatang, IKN sudah menjadi pusat pemerintahan politik. Dalam kurun waktu tersebut, diharapkan IKN dapat menyelenggarakan kegiatan tiga pilar pemerintahan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Saat ini, pembangunan IKN belum sepenuhnya rampung. Hanya pilar eksekutif yang sudah selesai dengan berdirinya Istana Negara, Istana Garuda, kantor menteri koordinator, dan beberapa kantor kelembagaan lainnya. AHY menyatakan pemerintah akan melanjutkan pembangunan untuk melengkapi dua pilar lainnya sesuai target yang telah ditetapkan oleh Prabowo.
AHY menambahkan bahwa pembangunan juga akan mencakup fasilitas penunjang untuk mendukung kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk penyediaan perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pendukung lainnya yang akan berperan aktif di IKN sebagai ibu kota pemerintahan.
Menurut AHY, IKN merupakan megaproyek yang membutuhkan waktu lebih dari 1-2 tahun untuk selesai. Ia menekankan bahwa proyek ini memerlukan proses panjang, dana yang signifikan, serta prioritas yang harus diperjelas agar pembangunan pusat pemerintahan tidak kehilangan fokus.
Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono juga mengungkapkan bahwa Prabowo tidak menginstruksikan untuk memperlambat pembangunan IKN, tetapi sebaliknya menginginkan agar proyek tersebut dapat diselesaikan dalam 3-4 tahun, terutama untuk penyediaan fasilitas legislatif, yudikatif, dan hunian.
Basuki menyatakan kesiapannya untuk menjalankan perintah Presiden Prabowo selama program dan anggarannya telah disiapkan.
Target tersebut diungkapkannya kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat bertemu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (7/11/2024).
AHY menjelaskan bahwa Prabowo menginginkan agar dalam 4 atau 5 tahun mendatang, IKN sudah menjadi pusat pemerintahan politik. Dalam kurun waktu tersebut, diharapkan IKN dapat menyelenggarakan kegiatan tiga pilar pemerintahan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Saat ini, pembangunan IKN belum sepenuhnya rampung. Hanya pilar eksekutif yang sudah selesai dengan berdirinya Istana Negara, Istana Garuda, kantor menteri koordinator, dan beberapa kantor kelembagaan lainnya. AHY menyatakan pemerintah akan melanjutkan pembangunan untuk melengkapi dua pilar lainnya sesuai target yang telah ditetapkan oleh Prabowo.
AHY menambahkan bahwa pembangunan juga akan mencakup fasilitas penunjang untuk mendukung kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk penyediaan perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pendukung lainnya yang akan berperan aktif di IKN sebagai ibu kota pemerintahan.
Menurut AHY, IKN merupakan megaproyek yang membutuhkan waktu lebih dari 1-2 tahun untuk selesai. Ia menekankan bahwa proyek ini memerlukan proses panjang, dana yang signifikan, serta prioritas yang harus diperjelas agar pembangunan pusat pemerintahan tidak kehilangan fokus.
Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono juga mengungkapkan bahwa Prabowo tidak menginstruksikan untuk memperlambat pembangunan IKN, tetapi sebaliknya menginginkan agar proyek tersebut dapat diselesaikan dalam 3-4 tahun, terutama untuk penyediaan fasilitas legislatif, yudikatif, dan hunian.
Basuki menyatakan kesiapannya untuk menjalankan perintah Presiden Prabowo selama program dan anggarannya telah disiapkan.
