Jamkrindo

Pemerintah Suntik Ekonomi Rp16,23 Triliun, Target Pertumbuhan 5,2% Dikejar

Oleh M.Dhayfan Al-ghiffari pada 16 Sep 2025, 14:02 WIB

Foto;Shofiyah Afni

JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp16,23 triliun atau setara dengan US$989 juta. Langkah ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai upaya menjaga target pertumbuhan ekonomi 5,2% di tengah potensi perlambatan pada kuartal ketiga 2025.

Stimulus tersebut akan dijalankan pada kuartal IV-2025, dengan kombinasi program bantuan sosial, insentif pajak, hingga penciptaan lapangan kerja baru. Pemerintah berharap langkah ini mampu memperkuat daya beli masyarakat serta menstimulasi konsumsi rumah tangga, salah satu motor utama perekonomian nasional.

Salah satu komponen besar adalah bantuan pangan berupa 10 kilogram beras untuk 18,3 juta rumah tangga. Skema ini diyakini mampu menjaga stabilitas harga sekaligus meringankan beban masyarakat di tengah fluktuasi biaya hidup. Kebijakan ini juga menjadi instrumen sosial untuk mengendalikan potensi inflasi bahan pokok.

Selain itu, pemerintah mengalokasikan Rp5,3 triliun untuk program padat karya atau "cash for work" yang ditargetkan menyerap lebih dari 600.000 tenaga kerja. Program ini akan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar di desa, seperti jalan dan jembatan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat rural.

Airlangga menegaskan pemerintah juga membebaskan pajak penghasilan (PPh) bagi pekerja di sektor pariwisata hingga 2026. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan pariwisata sekaligus menumbuhkan multiplier effect pada sektor perhotelan, restoran, dan transportasi.

Dukungan lain hadir untuk dunia kerja dengan adanya program magang berbayar bagi 20.000 lulusan perguruan tinggi. Pemerintah turut memberikan diskon 50% premi asuransi kecelakaan kerja yang disediakan negara, khusus bagi pengemudi ojek daring dan sopir truk. Kebijakan ini akan diperpanjang hingga 2026 untuk memperkuat perlindungan sosial pekerja informal.

Dalam konteks usaha kecil, tarif pajak UMKM yang semula direncanakan naik dari 0,5% menjadi 1% pada 2026 akhirnya ditunda hingga 2029. Kebijakan ini dipandang memberi ruang napas bagi pelaku usaha kecil agar lebih leluasa memperkuat modal dan ekspansi usaha.

Sektor perkebunan juga mendapat perhatian. Pemerintah berencana memulai program peremajaan lahan seluas 870.000 hektare pada 2026 untuk komoditas strategis seperti tebu, kakao, kopi, jambu mete, pala, dan kelapa. Proyek ini ditargetkan menciptakan 1,6 juta lapangan kerja baru sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan ekspor agribisnis.

Di bidang transportasi, stimulus turut mencakup diskon harga tiket pesawat untuk periode liburan akhir tahun. Meski detail teknis belum dijabarkan, kebijakan ini dinilai strategis untuk mendorong mobilitas wisatawan domestik dan meningkatkan kontribusi sektor transportasi terhadap PDB.

Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tambahan stimulus ini tidak akan mengubah proyeksi defisit APBN 2025 yang diperkirakan berada di level 2,78% terhadap PDB. Hal ini menunjukkan ruang fiskal pemerintah masih cukup terjaga meski dengan belanja tambahan.

Selain itu, Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengungkapkan bank-bank BUMN akan menyalurkan kredit konstruksi senilai Rp130 triliun bagi pengembang properti dan UMKM. Pemerintah akan menanggung 5% bunga kredit, sejalan dengan target ambisius pemerintahan Prabowo untuk membangun 3 juta rumah terjangkau per tahun sekaligus memperluas lapangan kerja.

Secara keseluruhan, stimulus ini diproyeksikan memperkuat daya tahan ekonomi domestik menghadapi ketidakpastian global. Dengan kombinasi dukungan sosial, insentif fiskal, dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah berusaha memastikan pertumbuhan tetap terjaga pada kisaran 5,2% hingga akhir 2025.