JAKARTA, Cobisnis.com - Lembaga riset independen EVIDENT Institute Indonesia merilis 10 Wakil Menteri dan Wakil Kepala Badan Kabinet Merah Putih yang memiliki citra baik di mata publik dan berkinerja siginifikan bagi citra kinerja lembaganya.
Dalam bertajuk ‘Kajian Analisis Popularitas dan Sorotan Publik terhadap Wakil Menteri (Wamen) dan Wakil Kepala (Waka) Badan Kabinet Merah Putih Periode 3 September 2025 – 3 September 2026’ didapati Wakil Menteri dan Kepala Badan memberikan efek citra yang siginifkan terhadap lembaga mereka.
“Dalam negara demokrasi yang menempatkan kebebasan berpendapat, publik secara langsung memberikan penilaian mereka pada para Wamen dan Waka Badan secara organik. Media massa memberikan porsi pemberitaan yang diproses melalui proses redaksi, sementara masyarakat melalui unggahan maupun tanggapan aktif di media sosial,” tutur Head of Research Evident Institute Antonius Ivan Sudibyo, Dalam Keterangannya Kepada Cobisnis.com Rabu (7/10/2026).
Harap dicatat, lanjutnya, reaksi penilaian oleh media dan masyarakat tersebut tak selalu bersifat positif. Hal ini terjadi karena tindakan negatif yang dilakukan oleh individu pejabat.
Kondisi ini menjadi alasan kuat mengapa Wamen dan Waka Badan memiliki peran siginfikan untuk mendukung citra kinerja lembaganya.
Pada sisi lain, banyaknya jumlah Wamen dan Waka Badan pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebabkan kinerja baik yang telah dilakukan seolah tenggelam dalam ramainya pemberitaan negatif yang secara alami lebih menarik perhatian publik.
Evident Institute dalam analisis terhadap 63 tokoh dalam populasi kajian ini terdapat dua nama layak disorot lebih dekat karena portofolio jabatan bersifat vital yakni penciptaan lapangan kerja lewat investasi, dan komunikasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Pertama, Todotua Pasaribu, Wamen Investasi dan Hilirisasi/WakaKepala BKPM, mewakili sisi ekonomi yang capaiannya terukur lewat realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja. Kedua, Angga Raka Prabowo, Wamen Komunikasi dan Digital (Komdigi), mewakili sisi komunikasi publik yang menjembatani kebijakan pemerintah dengan birokrasi dan masyarakat.
“Keduanya menjadi sampel yang relevan untuk menilai sejauh mana sorotan media berkorelasi dengan kinerja nyata pada dua urusan pemerintahan yang berdampak langsung ke masyarakat,” papar Ivan.
Todotua Pasaribu diidentifikasi sebagai kombinasi ideal antara legitimasi tulus dan popularitas organik, mencatat capaian institusional yang bersumber resmi.
Realisasi investasi nasional 2025 melampaui target Presiden, tembus Rp1.931 triliun, dengan realisasi hilirisasi tumbuh 43,3 persen.
Tren pertumbuhan hilirisasi itu berlanjut pada semester pertama 2026, pada sisi reformasi birokrasi, ia memimpin penerapan skema “fiktif positif” berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang mempercepat proses perizinan usaha secara nyata.
Hal ini senada target Pemerintah untuk menciptakan sekitar 2,5 juta lapangan kerja baru, dengan realisasi pada semester I-2026 mencapai sekitar 1,456 juta tenaga kerja baru. Capaian ini bersifat institusional dan terlacak ke siaran resmi kementerian, memenuhi syarat kapasitas operasional.
Secara lebih eksplisit dibandingkan kebanyakan tokoh lain dalam populasi kajian, yang datanya, sesuai keterbatasan kajian, umumnya hanya berupa volume pemberitaan tanpa indikator kinerja yang setara.
Sementara Angga Raka Prabowo, memegang peran sentral dalam penguatan komunikasi kebijakan pemerintah kepada publik. Sejak pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) pada 17 September 2025 hingga digantikan pada 27 April 2026, ia memimpin Bakom dengan tetap menjabat Wamen Komdigi.
Selama menjabat Wamen Komdigi, ia turut berperan dalam agenda perlindungan data pribadi, pemberantasan judi daring, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam layanan publik, percepatan regulasi turunan dan kelembagaan, serta percepatan transformasi digital infrastruktur layanan.
Angga adalah representasi tokoh yang keunggulannya bertumpu pada penguatan tata kelola komunikasi publik, sisi yang jarang tersentuh oleh metodologi volume pemberitaan pada kajian ini. Akan tetapi dalam konteks saat ini, masih ada pekerjaan rumah untuk mengatasi sentimen publik terhadap pemerintah.
Hal ini bukan pekerjaan mudah karena persoalan ini berlangsung sebagai diskursus di ruang publik dan media sosial. Diperlukan adanya jembatan komunikasi yang setara (deliberatif) dan akan meningkatkan citra pemerintah di mata publik.
Satu Wamen yang juga muncul sebagai data yang tidak bisa diabaikan adalah Giring Ganesha, Wakil Menteri Budaya yang mendampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon dengan latar belakang sebagai musisi.
Di bawah kepemimpinan keduanya, Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2025 mencapai 59,98, melampaui target sebesar 58,39, dengan kenaikan tertinggi pada dimensi ketahanan sosial budaya, capaian yang diraih pada tahun pertama Kementerian Kebudayaan berdiri sebagai entitas pelaporan tersendiri.
Giring juga aktif memantau denyut industri musik nasional; ia menyampaikan bahwa pemerintah menerima data evaluasi dari Spotify yang menunjukkan musik Indonesia berhasil menguasai 80 persen tangga lagu teratas, data yang dibawa ke Konferensi Musik Indonesia di Makassar sebagai bahan kebijakan.
Ia turut menyuarakan pandangan bahwa budaya semestinya dipahami sebagai sumber inspirasi bagi kreativitas dan inovasi generasi muda, bukan sekadar warisan yang harus dijaga, dengan platform digital sebagai sarana memperluas jangkauan ekosistem budaya dan ekonomi kreatif nasional.
Evident Institute menemukan bahwa volume pemberitaan tinggi tidak selalu berarti citra publik yang baik. Kajian ini memperkuat pembacaan tersebut dengan kerangka teoretis nilai publik dan formula akuntabilitas.
Dia mencontohkan sejumlah nama-nama a.l Immanuel Ebenezer Gerungan (terpidana, Kementerian Ketenagakerjaan), Silmy Karim (tersangka, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan), serta Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung (tersangka, Badan Gizi Nasional) atas dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis senilai Rp10,5 triliun per tahun. Keempatnya sudah diberhentikan dari jabatan.
Sebagai pembanding perspektif, Evident membandingkan dengan laporan pihak ketiga Reportica yang menganalisis popularitas para wakil menteri di media sosial sepanjang Agustus 2026, periode yang jauh lebih singkat dari satu tahun penuh cakupan kajian utama.
Didapati Ossy Dermawan, Wamen ATR/Wakil Kepala BPN mencatat volume tertinggi (6.108 sebutan), tetapi seratus persen berasal dari kanal kementerian sendiri, sebuah pola yang disebut “Ilusi Megafon”.
Sementara Taufik Hidayat, Wamen Pemuda dan Olahraga) sebaliknya memimpin popularitas organik murni dengan 1.677 sebutan tanpa bantuan kanal pribadi, diikuti Todotua Pasaribu dengan 1.048 sebutan organik.
Ada pula yang banyak disebut namun menuai tanggapan negatif, yakni Dahnil Anzar Simanjuntak, Wamen Haji dan Umrah yang banyak dibicarakan (1.810 sebutan), namun 57,2 persen di antaranya bernada negatif.
Dari riset ini, Evident Institute merekomendasikan tiga langkah utama. Pertama, memperkuat pengawasan internal pada lembaga baru yang menjalankan program prioritas nasional berskala besar, mengingat pola risiko tata kelola yang tampak pada kasus Badan Gizi Nasional.
Kedua, memperbarui basis data pemantauan secara berkala mengikuti dinamika reshuffle kabinet dan perkembangan proses hukum. Ketiga, memahami bahwa peringkat volume pemberitaan adalah sekadar indikator popularitas.
“Jumlah atau volume pemberitaan bukan indikator kinerja pejabat publik, karena kajian ini menunjukkan bahwa keduanya adalah sumbu yang berbeda dan tidak berbanding lurus,” pungkasnya.
