JAKARTA, Cobisnis.com - Badan Gizi Nasional atau BGN mulai menguji coba penyajian program Makan Bergizi Gratis atau MBG dengan sistem prasmanan. Uji coba tersebut dilakukan di lebih dari 60 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
Dalam sistem ini, makanan yang dimasak SPPG dibawa ke kelas dalam kondisi hangat. Setelah itu, makanan disajikan secara prasmanan oleh siswa kepada teman dan guru di kelas.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan uji coba tersebut mulai dilakukan sejak Senin, 5 Oktober 2026. Menurutnya, sistem ini diharapkan membuat makanan lebih hangat dan segar saat dikonsumsi.
"Per hari ini, dari tanggal 5 ini kita sudah piloting di mungkin lebih dari 60 dapur untuk prasmanan di kelas. Jadi, makanan dibawa hangat-hangat ke kelas kemudian disajikan di kelas," ujar Sudaryono di Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026.
Menurut Sudaryono, sistem prasmanan juga ditujukan untuk mengurangi jeda waktu antara makanan selesai dimasak dan dikonsumsi. Waktu tunggu yang lebih singkat dinilai dapat mengurangi risiko makanan mengalami kerusakan.
Sistem tersebut juga memiliki fungsi edukasi karena melibatkan sekolah dan siswa dalam proses penyajian. Karena itu, pelatihan tidak hanya diberikan kepada dapur SPPG, tetapi juga kepada pihak sekolah.
Dalam pelaksanaannya, siswa akan mendapat jadwal piket untuk melayani teman dan guru di kelas. Satu kelompok piket terdiri dari sekitar lima hingga enam siswa yang menggunakan celemek dan sarung tangan.
"Yang jelas kalau prasmanan ini memang kalau sudah terbiasa akan bagus, sama seperti di negara lain. Cuman memang perlu ada training yang cukuplah, karena melibatkan sekolah, melibatkan siswanya," kata Sudaryono.
BGN juga memantau jumlah makanan yang tersisa selama uji coba berlangsung. Berdasarkan laporan sementara yang diterima Sudaryono, tingkat makanan yang habis dinilai cukup baik.
Sistem prasmanan memungkinkan siswa mengambil makanan sesuai kebutuhan dan menambah makanan jika masih tersedia. BGN menilai pola tersebut dapat membantu mengurangi makanan yang terbuang.
Uji coba saat ini dilakukan di sejumlah wilayah, antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Papua, termasuk Jayapura. BGN masih mengevaluasi berbagai persoalan yang muncul sebelum sistem tersebut diterapkan lebih luas.
Dalam skema ini, makanan tidak harus dimasak di sekolah. Makanan dapat berasal dari SPPG atau dapur pusat, kemudian dibawa ke sekolah dalam kondisi hangat untuk disajikan secara prasmanan.
Sudaryono mengatakan konsep tersebut juga dipelajari dari sistem penyediaan makanan sekolah di Jepang bersama Japan International Cooperation Agency atau JICA. Makanan dapat dimasak di dapur pusat, kemudian didistribusikan ke sekolah untuk disajikan secara prasmanan.
Untuk sekolah dengan jumlah siswa besar, makanan juga dapat dimasak langsung di lingkungan sekolah. Sudaryono mencontohkan pesantren dengan jumlah siswa lebih dari 1.000 orang yang memiliki dapur sendiri.
BGN selanjutnya akan mengevaluasi pelaksanaan uji coba di berbagai daerah. Evaluasi mencakup kebutuhan pelatihan bagi dapur SPPG, sekolah, dan siswa yang terlibat dalam penyajian makanan.
