JAKARTA, Cobisnis.com – Amerika Serikat telah menyetujui bahwa Korea Selatan tidak memanipulasi mata uangnya untuk keuntungan perdagangan, kata juru bicara Presiden Lee Jae-myung pada hari Minggu.
Kedua sekutu tersebut sepakat bahwa Seoul tidak termasuk dalam kategori manipulator yang diumumkan oleh Departemen Keuangan AS dalam laporan dua tahunan mereka, ujar Kang Yu-jung dalam konferensi pers.
Pejabat Kedutaan Besar AS di Seoul tidak dapat dihubungi di luar jam kerja.
Pemerintahan Presiden Joe Biden menambahkan Korea Selatan ke dalam daftar pemantauan manipulasi pada bulan November karena surplus transaksi berjalan yang besar serta surplus perdagangan yang signifikan dengan AS. Pemerintahan Donald Trump juga menempatkan Seoul dalam daftar tersebut pada bulan Juni sebelumnya.
Berdasarkan undang-undang AS tahun 2015, Washington dapat mengambil "tindakan perbaikan" terhadap negara-negara yang tidak "mengoreksi nilai tukar mata uang yang terlalu rendah dan surplus perdagangan mereka dengan Amerika Serikat."
Kesepakatan antara Korea Selatan dan AS ini tidak berkaitan dengan pembicaraan mengenai pertukaran mata uang (currency swap) yang merupakan bagian dari negosiasi bilateral seputar tarif yang diberlakukan oleh Trump atas barang-barang Korea Selatan, kata pejabat Korea Selatan.
Presiden Lee mengatakan kepada Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, pada hari Rabu di New York, bahwa Korea Selatan membutuhkan skema pertukaran mata uang asing untuk merealisasikan investasi sebesar $350 miliar yang dijanjikan dalam pembicaraan tarif tersebut, menurut Menteri Keuangan Koo Yun-cheol pada hari Sabtu.
Koo mengutip pernyataan Bessent yang mengatakan bahwa ia akan mendiskusikan masalah tersebut dengan pejabat AS lainnya dan akan memberikan tanggapan kepada Korea Selatan.
Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan, Wi Sung-lac, menegaskan kembali pada hari Sabtu bahwa Seoul tidak dapat membayar $350 miliar secara “langsung di muka”, sebagaimana yang disarankan oleh Trump dalam beberapa hari terakhir. Presiden Lee juga mengatakan kepada Reuters bulan ini bahwa ekonomi Korea Selatan bisa jatuh ke dalam krisis seperti tahun 1997 jika pemerintah menerima tuntutan AS tanpa perlindungan yang memadai.
Koo mengatakan bahwa dirinya belum mendengar apa pun mengenai laporan Wall Street Journal yang menyebutkan Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, membahas kemungkinan peningkatan investasi senilai $350 miliar tersebut.
