JAKARTA, Cobisnis.com - Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai kalangan mulai mengemukakan evaluasi terhadap kinerja pemerintah, khususnya di sektor transportasi.
Salah satunya datang dari Djoko Setijowarno, akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.
Dalam keterangannya, Djoko menyoroti sejumlah persoalan serius yang masih membayangi sektor transportasi nasional, mulai dari insentif yang tidak tepat sasaran hingga minimnya perhatian terhadap keselamatan pengguna transportasi.
“Insentif transportasi yang digelontorkan pemerintah belum tepat sasaran. Sementara itu, perhatian terhadap pembenahan dan pengembangan transportasi umum justru terlihat semakin berkurang,” tegas Djoko ditulis Senin (20/10/2025).
Ia menilai, pembangunan infrastruktur dan transportasi di wilayah kepulauan, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah perbatasan belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Bahkan, daerah-daerah penghasil mineral yang kaya sumber daya alam justru dibiarkan begitu saja tanpa kompensasi berupa layanan transportasi umum yang layak bagi masyarakat lokal.
“Masyarakat di daerah penghasil tambang hanya menyaksikan kekayaan alam mereka dikeruk, tapi tidak menikmati hasilnya dalam bentuk infrastruktur dasar, seperti transportasi untuk menunjang aktivitas harian mereka,” kritiknya.
Tak hanya itu, Djoko juga menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap transportasi perairan. Anggaran untuk transportasi sungai, danau, serta penyeberangan masih sangat terbatas, padahal sektor ini sangat vital bagi masyarakat di kawasan dengan topografi perairan.
Isu keselamatan transportasi pun menjadi catatan penting. Hingga saat ini, angka kecelakaan di sektor transportasi masih tinggi, terutama melibatkan kelompok usia produktif. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem keselamatan dan pengawasan transportasi secara nasional.
“Keselamatan transportasi belum menjadi prioritas. Padahal, kecelakaan lalu lintas masih menjadi salah satu penyumbang tertinggi angka kematian, terutama di usia produktif,” tambah Djoko.
Djoko Setijowarno menekankan bahwa pemerintah perlu kembali menegaskan komitmennya dalam membangun sistem transportasi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Evaluasi ini diharapkan menjadi bahan refleksi dan koreksi untuk kebijakan transportasi nasional ke depan, agar benar-benar berpihak pada masyarakat dan tidak sekadar mengandalkan pembangunan fisik berskala besar yang belum tentu dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat.
