JAKARTA, Cobisnis.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan meninjau ulang sikap Washington terhadap kendali Inggris atas Kepulauan Falkland atau Malvinas di tengah meningkatnya perselisihan kedua negara terkait kebijakan pertahanan.
Ancaman tersebut disebut menjadi bagian dari tekanan Washington agar London meningkatkan anggaran militernya secara signifikan.
Mengutip Russia Today, Minggu (30/8/2026), AS bahkan mempertimbangkan untuk menentang klaim kedaulatan Inggris atas kepulauan tersebut jika London terus enggan menaikkan anggaran pertahanan.
Inggris juga diperkirakan mendapat perhatian khusus dalam evaluasi Pentagon terhadap kredibilitas anggota NATO menjelang penerapan target anggaran pertahanan baru.
Seorang pejabat senior AS mengatakan pembahasan mengenai persoalan tersebut berlangsung secara terbuka. Meski rencana investasi pertahanan baru Inggris dinilai sebagai langkah positif, Washington menilai peningkatan tersebut masih belum memadai.
"Mengingat skala tantangan yang dihadapi kita dan sekutu kita, kita membutuhkan sekutu seperti Inggris untuk melangkah maju dengan cara yang mendasar dan besar. Untungnya, beberapa sekutu sudah melakukannya. Kami sangat mendorong Inggris untuk melakukan hal yang sama," tegasnya.
Tekanan terhadap Inggris terkait Malvinas sebelumnya mulai mencuat pada April melalui laporan mengenai email internal Pentagon. Rencana tersebut mencakup peninjauan dukungan diplomatik AS terhadap sejumlah aset kekaisaran Eropa sebagai instrumen tekanan terhadap negara-negara NATO yang dinilai tidak cukup mendukung kampanye militer Washington menghadapi Iran.
Presiden Argentina Javier Milei, yang dikenal sebagai sekutu dekat Trump, menyambut peluang tersebut dengan optimistis.
"Kami membuat kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya," ungkap Milei.
Sejarah Sengketa Inggris dan Argentina
Inggris dan Argentina telah berselisih mengenai kedaulatan Kepulauan Falkland atau Malvinas selama hampir dua abad.
Perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada 1982 ketika junta militer Argentina memerintahkan invasi ke kepulauan tersebut. Pemerintah Inggris yang saat itu dipimpin Margaret Thatcher kemudian mengirim satuan tugas angkatan laut untuk merebut kembali wilayah tersebut.
Pertempuran berlangsung selama 74 hari dan berakhir dengan kemenangan Inggris.
AS selama konflik tersebut mendukung Inggris dan hingga kini mengakui administrasi de facto Inggris atas kepulauan tersebut, tetapi tidak secara resmi mengambil posisi mengenai klaim kedaulatan yang diperebutkan kedua negara.
Di sisi lain, persoalan anggaran pertahanan menjadi salah satu sumber ketegangan terbaru antara Washington dan London.
Sebagian besar anggota NATO telah menyepakati target alokasi 5 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk keamanan pada 2035. Namun, pejabat Inggris mendorong target pengeluaran sebesar 3 persen pada 2030.
Rencana investasi pertahanan Inggris yang dirilis pada Juni 2026 juga menetapkan pengeluaran pertahanan inti sebesar 2,7 persen dari PDB hingga 2029-2030. London bahkan masih mencari tambahan 4,7 miliar poundsterling atau sekitar Rp111,51 triliun untuk memenuhi kebutuhan anggaran pertahanan.
Ketegangan Trump dengan Inggris juga meningkat setelah London sempat menolak permintaan penggunaan pangkalan militernya dalam serangan terhadap Iran karena pertimbangan hukum. Inggris kemudian mengubah sikap setelah Iran melakukan serangan langsung terhadap aset militer Inggris.
Selain persoalan pertahanan, Washington dan London juga masih menghadapi perundingan mengenai Kepulauan Chagos di Samudra Hindia yang menjadi lokasi pangkalan militer kedua negara.
Inggris pada 2025 sempat menyepakati penyerahan kedaulatan Kepulauan Chagos kepada Mauritius dengan tetap mempertahankan pangkalan militer melalui sewa selama 99 tahun. Namun, rencana tersebut ditunda pada April setelah Trump mengecam kesepakatan itu sebagai sebuah kesalahan besar.
